Anggaran Kenal Sambut Dikritik, Bob: Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rp 900 Juta Lebih

  • Whatsapp

KORANSIDAK.CO.ID, Bekasi – Kenal sambut Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dikritik pedas oleh LSM Jendela Komunikasi (Jeko). Pasalnya menurut LSM Jeko, anggaran yang dikeluarkan sangat fantastis mancapai ratusan juta rupiah.

Dewan Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (Jeko) Hery Pandapotan yang akrab disapa Bob mengatakan jika acara itu sangat berlebihan.

Muat Lebih

“Karena mirip sama orang hajatan ada tari tarian dan pake kalung bunga,” kata Bob.

Menurutnya Bupati Bekasi sepertinya sangat berlebihan dan terkesan ada rasa was-was.

“Namun demikian, itu hak mereka dan kami sebagai stake holder juga punya hak untuk melaporkannya ke Komisi Kejaksaan, Mendagri dan ke Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) di Kejagung,” ucap Bob.

Masih dikatakan dia, berdasarkan hasil penelusuran LSM JEKO menemukan bahwa biaya tersebut ditanggung Pemkab Bekasi.

“Khususnya unit kerja Bagian Umum Setda Pemkab Bekasi. Dimana dari data yang dihimpun ada proyek atau kegiatan yang namanya penyediaan makan minum VIP/Hotel senilai Rp 900 juta lebih, dimana salah satu sasaranya untuk tamu Pemkab Bekasi,” ungkap Bob.

Namum demikian kata dia, jika dicermati dalam RKA/DPA (Rencana Anggaran Kerja/Dokumen Pengguna Anggaran) Bagian Umum disebutkan ada rincian paket meeting.

Untuk itu, kata Bob, patut diduga penyediaan kegiatan yang nilainya mencapai Rp 900 juta lebih dan salah satunya digunakan untuk hal itu, karena sasaran dari anggaran itu untuk tamu Pemkab Bekasi.

“Namun jika kita dicermati, dalam RKA/DPA Bagian Umum ada rincian paket meeting. Untuk itu, patut diduga SBM (Standar Biaya Masukan) itu keluar atau melenceng alias dikutak katik, sehingga menambrak aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018,” ulasnya.

Lebih lanjutnya ia menjelaskan, bahkan bukan itu saja ada lagi kegiatan yang namanya belanja sewa gedung/kantor untuk kegiatan Bupati /Wakil Bupati dan unsur eselon II dan III.

“Dimana jika melihat RKA/DPA nilai totalnya Rp 300 juta, dikhawatirkan kedua kegiatan dengan kode rekening yang berbeda itu menjadi permainan oknum di unit kerja tersebut,” rincinya. (jelly)

Pos terkait