Pengerjaan Jembatan Pebayuran Baru 35 Persen, Zuli: Blacklist Aja Perusahaan Itu

  • Whatsapp
Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi saat melakukan sidak pembangunan jembatan Pebayuran. (Dok: Uryan)

KORANSIDAK.CO.ID, Bekasi – Menanggapi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, ke pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Bekasi dengan Karawang, tepatnya di Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran.

Zuli Zulkipli Ketua LSM JMPD, Kabupaten Bekasi berharap, anggota dewan yang tergabung dalam komisi III lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Dia mengatakan, sidak yang dilakukan harus membuahkan hasil.

Muat Lebih

“Sidak jangan hanya sebatas seremonial menggugurkan kewajiban saja, tapi harus ada hasilnya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi,” kata Zuli.

Komisi III kata dia, harus memberikan penekanan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Kabupaten Bekasi, karena menurutnya, pengerjaan jembatan baru 35 persen.

“Ini sudah akhir tahun, sementara pengerjaannya baru 35 persen, dan dapat dipastikan pekerjaan tidak akan selesai. Kalau pun pekerjaan (Jembatan) itu selesai, kemungkinan hasilnya tidak akan maksimal. DPRD khususnya komisi III harus membuatkan rekomendasi ke PUPR agar pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang maksimal,” ucapnya.

Zuli menjelaskan, sepengetahuan pihaknya, track record rekanan yang mengerjakan proyek jembatan penghubung Kabupaten Bekasi dengan Karawang, di Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran tidak begitu baik.

“Coba aja telusuri, di Kota Bekasi misalnya, hasil pekerjaannya tidak maksimal,” bebernya.

Dinas PUPR kata dia, jangan lagi memakai rekanan yang akan membuat citra buruk instansinya. “Saya sarankan Dinas PUPR jangan lagi memakai rekanan yang akan membuat citra PUPR menjadi buruk. Blacklist aja perusahaan itu,” pungkasnya. (*)

Pos terkait