Hari Ini, ‘PANDAWA Bekasi Menggugat’ Demo Kantor Bupati?

  • Whatsapp
Kantor Bupati Bekasi. (ist)

KORANSIDAK.CO.ID, Bekasi – Pergerakan Anak Muda dan Warga (Pandawa) Bekasi rencananya hari Kamis (24/10) ini akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bekasi.

Ada empat tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi yang di gelar hari ini. PANDAWA Bekasi mendesak Bupati Bekasi serius menjadi bupati.

Muat Lebih

Kemudian, mereka juga menuntut agar segera mengisi kekosongan seluruh jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi mulai dari Kasi, Kabid, Kadis hingga Wakil Bupati.

Tuntutan yang ketiga yakni, Akselerasi peyerapan APBD Tahun Anggran 2019 dengan langkah-langkah inovatif, tegas dan akuntabel dan yang ke empat yakni Tuntaskan persoalan Kekeringan Di Kabupupaten Bekasi.

Dalam siaran pers yang diterima koransidak.co.id, ‘PANDAWA Bekasi’ menyampaikan jika APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kemajuan pembangunan dan kesejahteraan.

Tak ubahnya seperti di Kabupaten Bekasi, APBD TA 2019 sebesar 6 Trilliun lebih seyogyanya mampu memantapkan infrastruktur pembangunan yang Mangkrak dan rusak serta mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang Merangkak. Dengan kata lain, di Kabupaten Bekasi ini *Pembangunan masih Mangkrak dan Kesejahteraan masih merangkak.*

Hal ini kata PANDAWA Bekasi dalam siaran Persnya, mengatakan, bukan tanpa bukti, Gedung Tripartit, Islamic Center, jembatan pantai muara bakti, bundaran depan Pemkab dan lainnya adalah bukti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang tidak bisa oleh SKPD.

Selain itu tingginya Angka Kemiskinan yang mencapai 500.000 jiwa belum mampu ditekan oleh program program pengentasan kemiskinan dan sejenisnya.

Persoalan ini sejalan dengan kondisi hari ini, Serapan APBD yang minim bentuk ketidakpedulian Pemkab Bekasi dalam hal ini Bupati beserta jajaran & seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Apa yang mereka sepakati dalam Paripurna berbentuk Perda APBD 2019 seharusnya dijalankan sebagai mestinya. Karena di dalam kegiatan-kegiatan dan program-program di dalam APBD adalah dari, oleh dan untuk Masyarakat Bekasi.

Serapan Anggaran APBD TA yang belum sampai 60% memasuki triwulan terakhir ini adalah bentuk ketidak berpihakkan Bupati & 50 Anggota DPRD Kab Bekasi kepada masyarakat karena berdampak langsung kepada masyarakat. Program pembangunan, program bantuan langsung, program kegiatan untuk masyarakat dll menjadi tidak terserap seutuhnya.

Adapun indikator dari serapan APBD yang minim menurut ‘PANDAWA Bekasi’ adalah tidak matangnya perencanaan program/kegiatan, takutnya Pengguna Anggaran menyerap Program/kegiatan, banyaknya kekosongan jabatan, kurang tegasnya Kepala daerah terhadap SKPD yang melakukan serapan rendah dan lain-lain.

Serta yang tak kalah penting adalah kekosongan kursi Wakil Bupati Bekasi yang dianggap mampu mendampingi Bupati dalam mengontrol dan membina kinerja Internal Pemkab Bekasi masih dibiarkan berlarut.

PANDAWA Bekasi tak peduli siapa yang mengisi kekosongan jabatan kepala Seksi, kepala bidang, kepala dinas termasuk posisi wakil Bupati. Kami tidak ingin ikut andil dalam hal dukung mendukung personal apalagi berkecimpung dalam kontestasi politik praktis yang kotor dan jorok. Yang kami harapkan adalah kekosongan jabatan tersebut diisi dan mereka semua bekerja dengan benar dan tulus. Sehingga APBD yang oleh, dari dan untuk Rakyat benar-benar Nyata. (***)

Pos terkait