Soal Pengelolaan Sewa TKD, Zuli: Pihak Desa Sudah Menabrak Aturan

  • Whatsapp
Ilustrasi

KORANSIDAK.CO.ID, BEKASI – Ketua LSM JMPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli mengatakan, desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri.

Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya melalui pemanfaatan aset desa seperti tanah kas desa (TKD) sebagai potensi desa.

Muat Lebih

Secara umum, tanah kas desa digunakan untuk tambahan pendapatan perangkat desa. Biasanya tanah ini disebut dengan tanah bengkok. Selain itu, tanah kas desa juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan desa seperti untuk pembangunan desa.

Di Kabupaten Bekasi menurut Zuli, umumnya tanah kas desa disewakan kepada pihak ketiga, karena pemanfaatan tanah kas desa sudah diatur mulai dari tingkat nasional, tingkat kabupaten, dan dengan tiap desa yang memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan tanah kas desa.

Di tingkat nasional, lanjutnya, pengelolaan tanah kas desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Di Kabupaten Bekasi, menurut Zuli pengelolaan aset desa yang berupa TKD umumnya disewakan kepada pihak ketiga.

“Di Kabupaten Bekasi umumnya disewakan, tapi sepengetahuan saya ada desa yang proses sewanya tidak ditempuh sesuai aturan yang ada,” kata Zuli, Selasa (22/10).

Mestinya kata dia, calon pengelola (pihak ketiga-red) bersama dengan pemerintahan desa mengajukan rancangan sewa lahan TKD kepada BPD. Kemudian rancangan tersebut kata dia, dimusdeskan oleh BPD bersama tokoh masyarakat.

“Hasil musdes nantinya dijadikan Perdes, dan itu menjadi payung hukum untuk proses sewa menyewa lahan TKD,” kata Zuli.

Dari hasil musdes kata Zuli, nantinya dapat diketahui besaran uang sewa yang disepakati. “Nantikan ketahuan, untuk apa uang sewanya dan dipergunakan untuk apa,” ucapnya.

Tujuan diadakannya musdes menurut Zuli, agar ada transfaransi anggaran desa dari hasil sewa TKD. Akan tetapi kata dia, proses tersebut banyak yang tidak ditempuh.

“Pihak desa jelas sudah menabrak aturan yang ada, karena banyak desa yang tidak menjalankannya, atau jangan-jangan sengaja tidak dijalankan supaya bisa meraup keuntungan pribadi dari hasil sewa TKD,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto mengatakan, jika Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok yang menjadi aset desa bisa disewakan kepada pihak ketiga.

“Sepengetahuan saya, TKD boleh disewakan sesuai peraturan yang ada. Nah perlu dilakukan sistematika dan tata aturan yang rapih. Sebaiknya, tahapannya dilakukan, agar tidak terjadi maladministrasi karena berpotensi tidak ada transparansi sehingga akan berpeluang terjadi penyimpangan,” ujarnya kepada koransidak.co.id, Minggu (20/10). (Lee)

Pos terkait