Tinggal di Tanah Negara Tidak Boleh Dapat Bantuan Rutilahu

Reporter: Hamdan Bhulle

 

\"\"

KORANSIDAK.CO.ID – Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dinilai sangat membantu warga miskin dalam mendapatkan hunian yang sehat dan layak. Namun, program tersebut kerap terganjal persoalan status lahan milik negara.

Beni Yusnandar, Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengatakan, tidak sedikit warga miskin menghuni rumah yang berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Kondisi tersebut membuat mereka tidak bisa menikmati program rutilahu yang digulirkan pemerintah. Pasalnya, salah satu syarat mendapatkan program rutilahu yakni bukti kepemilikan lahan.

\”Salah satu syarat menerima bantuan Rutilahu yakni lahan milik sendiri (lahan penerima bantuan). Bukti kepemilikan itu kanĀ  tidak harus sertifikat, tapi betul-betul milik yang punya rumah dan bukan tanah negara,\” kata Beni, Sabtu (13/7).

Tahun 2019 ini kata Beni, Pemkab Bekasi tidak ada program rutilahu. Namun tahun sebelumnya kata dia, DPMD melaksanakan program tersebut.

\”Sebelumnya, Bidang Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat, DPMD ada program Rutilahu,\” terangnya. (*)