Di Jayalaksana, Pekerjaan DD Diduga Tidak Berdayakan Masyarakat, Kejari Cikarang: Tidak Ada Yang Kebal Hukum

Bagikan Berita Ini

 

Reporter: Sarman
Editor: Hamdan Bhulle

 

Ilustrasi

KORANSIDAK.CO.ID – Masyarakat Kampung Garon, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, menuding jika Kepala Desa di wilayahnya sudah tidak mengindahkan aturan Kemendes yang menginstruksikan pengelolaan proyek Dana Desa (DD) yang seharusnya dilakukan secara swakelola.

“Seharusnya menggunakan elemen masyarakat, namun faktanya tidak demikian,” kata Bowo salah seorang warga setempat.

Menurut Bowo, pengerjaan proyek bangunan atau konstruksi malah diserahkan kepada kontraktor pihak luar daerah, bukan ke masyarakat sekitar.

Menurutnya, di Desa Jayalaksana ada 5000 warga yang bisa mengerjakan pembangunan desa. Namun, tambahnya, Kepala Desa Jayalaksana memakai kontaktor luar. Hal itu patut diduga kepala desanya menjual proyek itu kepada rekanan luar daerah demi mendapatkan fee dari proyek tersebut.

“Apakah 5000-an warga di Desa Jayalakasana hampir semuanya bodoh, tidak ada satupun yang paham konstruksi dan bangunan?,” kesalnya.

Bowo menduga Kades Jayalaksana sudah mengangkangi beberapa peraturan menteri dan tindakan melawan hukum lainnya, mulai menerima fee dari hasil proyek.

“Itu kan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Kami warga menduga kuat adanya indikasi ke arah korupsi, nepotisme ataukah gratifikasi, suap,” tandasnya.

Bahkan kata Bowo, di wilayahnya beredar kabar jika Kepala Desa Jayalaksana ‘Kebal Hukum.’

Hal itu kata dia, adalah istilah dari masyarakat sekitar karena dengan banyaknya dugaan penyelewengan dana desa, namun kepala desa yang bersangkutan tetap melenggang bebas. Dan kabar itu, sudah bukan rahasia lagi di telinga masyarakat setempat.

Sementara Camat Cabangbungin, Suwarto mengatakan, pihaknya sudah sering mengingatkan kepada kepala desa di wilayahya agar berhati-menggunakan dana desa.

Kepada kepala desa, Suwarto mengungatkan agar jangan sampai tidak sesuai aturan yang ditentukan. Sebab pihaknya juga tidak bisa mengintervensi anggaran dana desa, karena kepala desa mempunyai kebijakan sendiri.

“Sudah kami peringatkan, silahkan laporkan saja kepada pihak yang berwajib supaya diperiksa penggunaan dana desanya,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Risman Tarihoran mengatakan, tidak ada yang kebal hukum.

Semua orang sama di mata hukum, artinya kata Risman, ketika melakukan tindak pidana, harus diproses dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Risman, jika ada oknum jaksa yang meminta atau menerima dari kepala desa, pihaknya meminta agar bisa melaporkan kepada pihaknya.

“Tidak ada yang kebal hukum. Laporkan saja ke Kejaksaan, karena asas equality before the law, yang artinya semua orang kedudukanya sama di mata hukum,” singkatnya. (*)