Hadiri MoU Antara Pemda Jabar dengan BPN, Ini Kata Juru Bicara KPK

Bagikan Berita Ini

 

Reporter: Doni

 

Foto bersama usai penandatanganan MoU (ist)

KORANSIDAK.CO.ID – Sertifikasi aset daerah kerap menjadi hal yang pelik dan dibutuhkan proses yang tidak mudah untuk dapat melakukan pendataan dan sertifikasi secara menyeluruh dan terperinci, termasuk untuk aset bidang tanah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Dia menginginkan adanya akselerasi dalam penertiban aset dan barang milik daerah.

“Penertiban barang milik daerah ini memang warisan turun temurun. Kalau bisa kita 100%-kan (sertifikasi). Memang tidak mudah, perlu political will untuk melakukannya,” ungkap Emil, sapaan akrabnya dalam acara penandatanganan dokumen kerja sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik daerah se-Jabar bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) kanwil Jabar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Barat Gedung Sate, Senin (29/4).

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jabar beserta seluruh pemerintah daerah dari ke-27 kabupaten/kota, KPK dan BPN Kanwil Jabar menjalin kerja sama dalam dua bidang hal, yakni optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah.

Komisi Pemberantasan Korupi turut menyaksikan penandatanganan kerja sama atau MoU antara Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN.

“Kerja sama itu untuk mengoptimalkan pendapatan dan penertiban barang milik lembaga daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung,” dikemukakan juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, hari ini.

Penandatanganan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan Direktur Utama Bank BJB.

“Kerja sama ini merupakan salah satu upaya KPK, dalam pemberantasan korupsi terintegrasi,” kata Febri melalui pesan singkat. (*)


TAG