DEEP: Satu Hari Menjelang Pemilu, Catatan Masa Tenang dan Darurat Logistik

Bagikan Berita Ini

SEHARI menjelang tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019, masih terdapat permasalahan yang dihawatirkan akan berimplikasi pada kesiapan penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

Hasil pemantauan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), terutama di Propinsi Jawa Barat, beberapa persoalan tersebut menyangkut Alat Peraga Kampanye (APK)A yang masih bertebaran, ketersediaan logistik yang masih belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan serta dokumen-dokumen saksi yang tidak terdistribusi secara maksimal.

DEEP mencatat beberapa hasil pemantauan masih ditemukan adanya Alat Peraga Kampanye baik dalam konteks Pileg maupun Pilpres yang bertebaran, bahkan disekitar area TPS.

Melalui siaran pers yang diterima redaksi koransidak.co.id, DEEP menjelaskan tentang ketersediaan logistik yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota diantaranya, Kota Depok, kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden sejumlah 3479, surat suara DPD RI 636, surat suara DPR RI 3507, DPRD Provinsi 4065 serta DPRD Kota Depok 3603, Kotak Suara, bilik suara, segel serta perlengkapan logistik lainnya.

Kemudian, Kabupaten Bogor, Kekuranwgan surat suara yang jumlahnya mencapai hingga 86.000, bahkan ada 25 TPS yang sama sekali belum ada ketersediaan logistic. Hal ini dapat mengakibatkan terancamnya di beberapa TPS tersebut tidak dapat melaksanakan pungut hitung jika sampai malam menjelang hari pungut hitung logistic masih belum terpenuhi.

Selain itu, di Kabupaten Bekasi, belum terpenuhinya logistik surat suara untuk DPTb dan DPK

Di Kota Bandung, di beberapa TPS kekurangan logistic, namun di beberapa TPS lain logisti berupa surat suara malah berlebih.

Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di beberapa kabupaten/Kota yang lain di Jawa Barat bahkan mungkin di Indonesia

Kejadian di kecamatan ciseeng Kabupaten Bogor, dimana pada malam hari tanggal 14 April 2019 sebuah gudang penyimpanan logistik diterjang banjir dan angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan logistik, seperti kotak suara dan surat suara  karena terkena lumpur. Kondisi ini sudah banyak pihak yang mengingatkan dimana pemilu 2019 dilaksanakan dibeberapa daerah dengan kondisi musim hujan bahkan bercuaca ekstrim.

Hasil pantauan relawan DEEP dibeberapa kantor Bawaslu Kabupaten/Kota masih numpuk buku saku saksi yang tidak terdistribusi, hal itu lebih disebabkan sebagian partai politik tidak merspon positif terhadap pelatihan saksi yang diselenggarakan oleh Bawaslu, kondisi ini sangat mungkin terjadi tidak hanya di wilayah Jawa Barat sangat mungkin terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Ditemukan media-media provokatif yang berbentuk spanduk di masa tenang, seperti yang terjadi di kota depok, pada masa tenang bertebaran spanduk yang bernada provokatif dan bernuansa SARA. Seperti tulisan dalam spanduk “Tenggelamkan partai biang korupsi”, Jangan mau diadu domba, Islam Agamaku dan Partai Islam Pilihanku”, “Jangan Pilih Partai yang menista Agama”, “Jangan Pilih Partai yang Ketuanya suka Minuman Keras/Haram”. Kondisi ini sangat mungkin juga terjadi di beberapa wilayah lain.

Oleh karena itu Democracy and Eelectoral Empowerment Partnership (DEEP) menyatakan sikap sebagai berikut :
Mendorong kepada Bawaslu dan stakeholder terkait untuk segera membersih Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu yang masih bertebaran.

Mendesak KPU RI segera merespon atas kekuarangan logistik di seluruh Indonesia yang pada minus satu hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara masih banyak yang belum terpenuhi.

Jika tidak segera direspon tentu tidak hanya akan menimbulkan stigma negative terhadap penyelenggara pemilu, yang lebih penting adalah dihawatirkan tidak berjalannya tahapan pungut hitung di tempat-tempat yang masih banyak kekuarangan logistiknya.

Mendorong Bawaslu untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil pengawasannya terkait ketersediaan logistic. Hal ini penting agar masyarakat memahami informasi yang jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan persepsi liar ditengah-tengah masyarakat.

Meminta kepada penyelenggara pemilu serta seluruh elemen masyarakat untuk segera mengantisipasi kondisi cuaca terburuk pada hari pemungutan dan penghitungan suara serta pergeseran kotak suara dari TPS ke PPS dan PPK. Selain itu juga menjamin keamanan logistik yang akan digunakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dari cuaca dan gangguan-gangguan lain.

Meminta kepada Bawaslu dan Petugas keamanan mengantisipasi dan membersihkan media-media provokatif dan bernuansa SARA dalam bentuk media apapun di masa tenang ini, serta menindak tegas para pelakunya. Hal ini sangat penting, karena media-media provokatif dan bernuansa SARA akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

Meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Jawa Barat pada khususnya, untuk tidak terprovokasi, tidak menyebarkan informasi bohong dan ujaran kebencian, serta mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara dengan aman, damai, berintegritas dan beradab. (*)

Disclaimer
Artikel ini merupakan tulisan pembaca koransidak.co.id. Penggunaan konten milik pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.