KPN Sesalkan Pembangunan Zona Baru TPA Sumurbatu yang Diduga Tidak Profesional

Bagikan Berita Ini

 

Repoter: Suhadi

 

KORANSIDAK.CO ID – Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sepertinya kurang memperhatikan tempat pembuangan akhir (TPA) Sumur Batu yang berlokasi di wilayah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang.

Penambahan zona baru TPA Sumur Batu tidak berfungsi karena banjir. Diduga karena pembuangan air tidak maksimal. Akibatnya, begitu curah hujan turun, banjir total sampai air tersebut masuk ke jalan TPST bantargebang akibatnya mobil B 9716 TQO tergelincir.

“Saya melihat pengelolaan TPA Sumurbatu tidak profesional. Kondisi buruk tersebut sangat bertentangan dengan mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sampah. Apalagi Kota Bekasi sudah memiliki Perda tentang Pengelolaan Sampah,” kata Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPN), dan Anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN).

Dia mengatakan, sudah semestinya Walikota dan Ketua DPRD Kota Bekasi bertanggungjawab atas pengelolaan TPA yang ramah lingkungan hidup dan melindungi kesehatan masyarakat.

Bagong Suyoto menjelaskan, berkaitan pembangunan Zona baru TPA Sumurbatu yang tampak tidak profesional. Bagong sangat menyayangkan karena kondisinya yang amburadul.

“Tampak tak normal sangat membahayakan dan menambah beban pencemaran lingkungan. Leachate bercampur sampah mengalir langsung ke kali,” terangnya.

Menurut Bagong Suyoto, proyek zona baru itu perlu dipertanyakan. “Kenapa kondisinya tidak normal dibiarkan saja apakah tidak ada pengawasan dan penegakan hukum  mestinya Walikota Bekasi segera turun tangan atas persoalan serius tersebut,” sambungnya.

Menurut Bagong, Walikota tidak bisa membiarkan kasus ini berlarut-larut karena akan menambah buruknya kualitas lingkungan di TPA dan sekitarnya.

“Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih 2 juta dalam penerapan TPA nya harus mengikuti sistem sanitary landfill,” jelasnya.

Mestinya kata Bagong, pembangunan konstruksi zona baru harus mengkuti standar sanitary landfill, juga dalam operasionalnya. Maka perlu diperharikan secara detail anatomi konstruksi sanitary landfill dalam konteks itu perlu diperhatikan management leachate-nya.

“Semua leachate disalurkan ke IPAS. Apakah zona baru ini pipa-pipa management leachate akan terhubung ke IPAS? Kedua, management gas-gas sampah. Konstruksi zona baru harus dipikirkan tentang pengelolaan gas-gas sampah. Karena kalau management leachate dan gas-sampah tidak dipersiapkan, maka ujung-ujungnya zona itu akan dioperasikan secara open-dumping, seperti yang terjadi selama ini di TPA Sumurbatu. Sebagai kota metropolitan dilarang TPAnya dikelola secara open-dumping,” tutup Bagong Suyoto. (*)