Program PTSL, Abu Zihad: Catatan Negatif Buat Para Kepala Desa

Bagikan Berita Ini
  • 290
    Shares

Reporter: Hamdan Bhulle

 

KORANSIDAK.CO.ID – Abu Zihad, Kepala Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi mengaku kecewa dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirinya kecewa lantaran pihak BPN tidak memberikan bimbingan terkait program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL).

“Mestinya BPN memberikan bimbingan kepada para kepala desa. Bukan menjadikan kambing hitam. Dengan adanya PTSL, memberikan catatan negatif buat para kepala desa,” kata Abu Zihad, Kamis (14/3).

Persyaratan pembuatan sertifikat melalui program PTSL yang harus dipenuhi pemohon diantaranya, dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian Surat tanah, yang bisa berupa Leter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah, atau Berita Acara Kesaksian, dan lainnya.

Selain itu tanda batas tanah yang terpasang. Namun perlu diingat tanda batas tanah ini sudah harus mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.

Kemudian yang menjadi salah satu syaratnya yakni bukti setor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh). Yang terakhir yakni surat permohonan atau surat pernyataan peserta.

Namun kata Abu, masih banyak warganya yang persyaratannya belum lengkap, seperti surat tanah (Akta Jual Beli, Akta Hibah). Abu mengatakan, meskipun belum lengkap banyak warganya yang meminta surat keterangan hak atas tanah, serta surat keterangan tidak sengketa.

“Kami bisa saja buatkan surat itu (keterangan tidak sengketa), tapi dasarnya apa?, Bukti kepemilikannya apa?. Kalau kami buatkan, jelas ini jadi masalah buat pemerintah desa. Kami tidak mau dikemudian hari ada gugatan,” terang dia.

Desa Bantarjaya kata dia, sudah masuk dalam tahap pengukuran. Tetapi menurut dia, sosialisasi yang dilakukan belum jelas.

“Kenapa pihak BPN tidak memberikan sosialisasi yang jelas kepada pemerintah desa. Saya kecewa dengan adanya program (PTSL) ini. Kita (pemerintah desa) bukan kambing hitam, yang hanya di pecut dan di adu domba dengan masyarakat sendiri,” ungkapnya.

BPN kata dia, menyampaikan kepada masyarakat jika program PTSL prosesnya sangat mudah.

“Lah dengan mudahnya BPN melakukan permohonan PTSL, padahal ini bukan hal yang mudah,” pungkasnya. (*)