Perdes Tanpa Tandatangan BPD, Zuli : Kami Akan Tempuh Jalur Hukum

Bagikan Berita Ini

 

Reporter : Hamdan Bule

 

KORANSIDAK.CO.ID – Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkipli menuding ada oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi yang melegalkan Peraturan Desa (Perdes).

Karena kata Zuli, selama ini Perdes yang diajukan pihak desa ke Dinas PMD tidak ada tandatangan BPD.

“Perdes itu produk hukum di tingkat desa, jadi gimana produk hukum itu legal kalau tidak ada tandatangan BPD,” kata Zuli Zulkipli saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) BPD Kecamatan Pebayuran, Senin (4/2).

Lebih parahnya lagi, kata Zuli, banyak BPD yang tidak tahu isi Perdes. Karena lanjutnya, Perdes yang disodorkan ke Dinas PMD bukah hasil musyawarah.

“Menurut saya, ini terjadi karena pihak desa tidak melakukan musyawarah untuk penyusunan Perdes,” jelasnya.

Karena Perdes yang di terima Dinas PMD tidak ditandatangani BPD, mestinya pihak desa tidak dapat melakukan pencairan dana alokasi desa.

“Setiap kali pencairan dana alokasi desa, meskipun tidak ada tandatangan BPD di dalam Perdes, alokasi dana tersebut tetap bisa dicairkan oleh kepala desa,” jelasnya.

Zuli mengatakan, pada anggaran perubahan tahun 2018, sebagian besar BPD mengaku tidak menandatangani Perdes.

Padahal menurut Zuli, BPD merupakan lembaga pengawas, baik itu pengelolaan anggaran maupun kinerja perangkat desa dan kepala desa (Kades).

“Sebagian besar mengaku tidak menandatangai dan informasi yang saya terima sudah ada 13 kecamatan, termasuk Pebayuran,” kata Zuli seraya mengatakan jika pihaknya akan menempuh jalur hukum. (*)