Larangan Penggunaan Kantong Plastik, Ini Kata APKLI

Bagikan Berita Ini
Reporter : Tidar Sanjaya

 

PKL berjualan di pinggir jalan (ist)

KORANSIDAK.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rencananya akan membuat dan akan segera mengesahkan peraturan gubernur (Pergub) tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Hal itu untuk mengurangi sampah plastik.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Iima Indonesia (APKLI) DKI Jakarta, Sudarto berharap agar Pergub tersebut bisa mendukung kesejahteraan pedagang kaki lima (PKL). Bukan hanya berpikir aspek sampahnya saja, tetapi kata dia, Pemprov DKI juga harus memikirkan nasib PKL dan meningkatkan kesejahteraannya.

“Kalau tidak boleh menggunakan plastik yang sekali pakai, maka harus ada formulasi yang memberikan solusi, tidak boleh memberatkan apalagi mengurangi nilai penghasilan PKL,” kata Sudarto saat di hubungi melalui sambungan telepon, Senin malam (28/01).

Menurut Sudarto, boleh saja di ganti dengan yang ramah lingkungan, asalkan tidak boleh harganya lebih mahal dari kantong plastik yang murah dan terjangkau.

“Ya kalau gak terjangkau, bagaimana dia (PKL) mau jual, tidak punya bungkus (kantong plastik), karena tidak semua pembeli itu membawa bungkus dari rumah dan membawa tas sendiri, seperti yang di minta oleh Pergub, apalagi saya melihat dendanya sangat tinggi, 5 sampai 25 juta,” paparnya.

Jadi, kata dia, peraturan itu harus di buat yang rasional, karena peraturan itu di buat dalam rangka untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Ia pun berharap dan meminta agar pemerintah melakukan kajian yang mendalam terhadap Pergub ini sebelum di berlakukan dan mesti ada sosialisasi secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat pengguna kantong plastik.

“Termasuk disini pemerintah daerah juga mengajak berbicara dengan stakeholder-stakeholder yang berkaitan dengan yang akan terkena dampak dari Pergub itu, misalkan yang terkena dampak itu PKL maka APKLI di undang dan di ajak bicara ,kalau yang kena dampak itu pedagang pasar, maka APSINDO di undang juga, sama-sama dengan APKLI untuk berbicara bersama-sama, sehingga solusinya berjalan dengan baik,” harap sudarto yang juga calon DPD RI DKI Jakarta itu. (*)