Gruduk Kantor Kecamatan, Warga Tolak Pembangunan SMP IT

Bagikan Berita Ini
Reporter : M. Nurudin/Bambang

 

KORANSIDAK.CO.ID – Ratusan warga dari tiga desa, yakni Desa Sampiran, Desa Cirebon Girang dan Desa Kecomberan menolak pembangunan SMP IT Ibnu Abas yang dibangun di Desa Cirebon Girang.

Warga melalui sejumlah tokoh masyarakat dan alim ulama langsung duduk bersama di ruang pertemuan kantor Kecamatan Talun, bersama Kapolsek, Babinsa, Camat Talun dan Asisten Daerah (Asda) Pemkab Cirebon.

Camat Talun, H Tarsadi, menerima kedatangan alim ulama, tokoh masyarakat dan warga di tiga desa di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang menolak pembangunan SMP IT Ibnu Abbas yang berada di Desa Cirebon Girang, Selasa (23/1).

Menurut Camat Talun, pihaknya berterimakasih, kepada sejumlah pihak, termasuk Babinsa dan Kapolsek Talun, karena masalah ini masih bisa diredam dengan baik dan tidak ada gejolak yang dapat mengganggu stabilitas kenyamanan di masyarakat.

Berbeda dengan H Sofyan, dari Desa Sampiran, tokoh masyarakat yang mewakili Desa Sampiran, Kecamatan Talun ini menegaskan jika masalah ini harus segera diselesaikan secepatnya agar tidak meluas kemana-mana.

Sebab kata dia, keberadaan SMP IT Ibnu Abbas sudah melanggar kesepakatan pada 11 Desember 2018 lalu, dimana sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk tetap menjaga kondusifitas dan pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Polsek Talun.

Pelanggarannya adalah membangun tanpa koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), dan pembangunan tersebut hanya sebatas keinginan para wali murid.

“Pernah saat ditanya, kenapa cara ini yang dilakukan (penandatangan wali murid) dan dijawab pihak Ibnu Abbas hanya sebagai bentuk formalitas saja. Ini tentu sangat menyalahi dan seharusnya caranya tidak demikian, karena di sini ada Islam Terpadu atau juga Forkompimcan,” tegas H Sofyan.

Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Cirebon Girang, Ustadz Rosyidin. Di hadapan Kapolsek, Babinsa, Asda, Camat dan para tokoh lainnya, dirinya menjelaskan tentang penolakan tersebut.

Bagi Rosyidin, dirinya dan para tokoh lainnya tidak mempersoalkan tentang perbedaan, tetapi masalah yang intinya adalah soal paham yang menolak tradisi atau kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat di wilayah Kecamatan Talun.

“Saya tidak menolak perbedaan paham, tetapi kita semua akan menolak pembangunan SMP IT Ibnu Abbas ini karena cara-cara yang ditempuh sudah melanggar kesepakatan dan kurang menghormati kearifan lokal yang ada di masyarakat,” tandasnya. (*)