Pasca Pilkades, Pemkab Bekasi Kalah Dengan Kebijakan Desa?

Bagikan Berita Ini

Reporter : Heriyanto

 

KORANSIDAK.CO.ID Pasca pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada Agustus 2018 lalu, banyak pemegang aplikasi di Kabupaten Bekasi yang sudah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan sudah memiliki sertifikat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diberhentikan oleh kepala desa terpilih.

Padahal, dalam rangka mengawal transparansi keuangan desa, BPKP bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri membangun Siskeudes pada tahun 2015. Bahkan, anggota DPR RI dari Komisi XI, dan KPK hingga Presiden menghimbau agar Siskuedes diimplemitasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Dan saat ini 69,875.dari total 74,957 desa telah mengimplementasikan Siskeuides.

Ketua Forum sistem keuangan desa (Siskeudes) Kabupaten Bekasi, ( Forsikasi), Aris Budiyono sangat menyayangkan kejadian tersebut. Padahal kata dia, anggota Siskeudes yang dikeluarkan oleh Kades terpilih sudah mengikuti bimtek.

“Ada beberapa anggota yang telah keluar dari keanggotaan forsikasi. Dari total 180 desa, ada 51 desa yang anggota baru,” kata Aris Budiyono saat pembuka acara bimtek tentang pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi Siskuedes dan pengadaan barang dan jasa desa di salah satu hotel di Bandung.

Sementara itu, menurut salah seorang mantan staf desa dan pemegang aplikasi siskeudes mengatakan, jika dirinya sudah menjabat sebagai operator sejak 2015, namun karena kebijakan kepala desa terpilih, dirinya saat ini tidak lagi menjadi operator sikeudes.

“Untuk di Kabupaten Bekasi, awal dimulai Siskeudes tahun 2016, tapi karena kebijakan Kades baru saya tidak lagi bekerja. Seharusnya pemerintah daerah dapat mempertahankan pemegang aplikasi tersebut,” ujarnya seraya meminta identitasnya dirahasiakan.

Dirinya berharap Pemkab Bekasi jangan sampai kalah dengan kebijakan kepala desa terpilih, karena kata dia, Siskeudes ini adalah kebutuhan yang di biayai oleh pemerintah daerah. (*)