Isu Mutasi, Ini Kata Ketua DPRD Kab Bekasi

Bagikan Berita Ini

 

Reporter : Sarman Faisal

KORANSIDAK.CO.ID – Isu mutasi pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang akan dilakukan oleh Plt Bupati kian santer.

Isu mutasi bukan tanpa alasan, pasalnya untuk mengisi kekosongan beberapa pejabat yang saat ini tengah tersangkut masalah hukum di komisi anti rasuah.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengatakan, peraturan mengenai boleh atau tidaknya seorang Plt melakukan mutasi masih belum jelas regulasinya.

“Sesuai peraturan apakah boleh atau tidak. Yang saya tahu Plt tidak boleh melakukan mutasi tanpa ada izin dari Mendagri,” ujarnya kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (20/12).

Adanya kekosongan pejabat memang diakuinya, karena berdampak pada pelayanan dan kebijakan di dinas tersebut.

Untuk itu kata dia, harus segera dicarikan solusi oleh Plt Bupati, agar pelayanan atau program pembangunan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berjalan dengan baik.

“Kekosongan ini Sangat berdampak sekali dengan pelayanan,” terangnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, agar Plt Bupati Bekasi Eka banyak melakukan koordinasi secara intens kepada Kementrian Dalam Negeri terkait mutasi atau open biding (lelang jabatan).

“Dengan demikian bisa memahami seperti apa cara Plt dalam mengisi kekosongan jabatan. Pokoknya Plt harus banyak melakukan koordinasi ke Kemendagri,” tegasnya.

Masih kata dia, pihaknya juga berpesan kepada Plt Bupati Bekasi agar cermat dan teliti ketika menempatkan posisi pejabat. artinya bisa melakukan test dan propertes serta wajib melihat latar belakang pendidikanya.

“Sehingga pejabat ditempatan harus yang benar-benar sesuai keahliannya. Plt Bupati harus tegas menempatkan pejabat sesuai pendidikannya dan mutasi harus sesuai aturan yang ditentukan,” tutupnya. (*)