Sejumlah OPD di Pemkab Bekasi Ogah Lakukan Pendampingan Tim TP4D?

Bagikan Berita Ini

reporter: sarman faisal

Haerdin, SH (Istimewa)

KORANSIDAK.CO.ID – Partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pendampingan sangat minim terhadap tim pengawalan, pengamanan, pemerintahan dan pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, dari 32 OPD di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, hanya 30 persen yang meminta TP4D untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.

Kepala Seksi (Kasie) Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi Haerdin, SH mengatakan, tujuan dibentuknya TP4D adalah menjawab keluhan dari banyak pemerintah daerah yang takut dalam menyerap anggaran.

Sehingga, kata dia, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015.

“Yang sudah meminta pendampingan ada 10 OPD dari 32 OPD. Kan tidak semua OPD bersifat teknis, contohnya seperti Bapenda kan tidak mungkin didampingi TP4D,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/11).

Padahal kata dia, pihaknya sudah berupaya mensosialisasikan adanya TP4D kepada semua OPD dan badan lain yang ada di Kabupaten Bekasi, namun tetap saja partisipasi akan adanya TP4D masih belum sesuai harapan.

“Kita sudah sampaikan lewat sosialisasi namun pada prinsipnya kita kawal regulasinya. Diharapkan tidak ada masalah kemudian harinya,” paparnya.

Dari sepuluh OPD itu, lanjut Haerdin, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan OPD lainnya yang memiliki kegiatan pembangunan.

“Dalam satu OPD juga tidak semua kegiatan yang didampingi TP4D tapi hanya yang alokasi anggarannya yang besar saja,” imbuhnya.

Tujuan TP4D yaitu, menghilangkan keraguan bagi aparatur dalam mengambil keputusan, terwujudnya perbaikan birokrasi dan percepatan program-program strategis pembangunan untuk kepentingan rakyat.

“Tujuan TP4D yakni terserapnya anggaran secara optimal serta menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dan juga terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan,” tukasnya. (*)


TAG