Ketua KY : Mesti Ada Laporan Dulu dari Warga

Bagikan Berita Ini

 

Penulis : Dade

 

KORANSIDAK.CO.ID – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menggelar sidang perdana perkara mafia tanah, yaitu dugaan pemalsuan surat tanah dan keterangan palsu pada akta autentik dengan terdakwa MuljonoTedjokusumo.

Kali ini Ketua RT 11 dan RW 05, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat yang menjadi saksi dalam persidangan.

Amsir dan Ketua RW 05 Sumardi B Ramlan menjadi saksi persidangan, dalam kesaksiannya di persidangan terdakwa mengaku tidak pernah menandatangani penerbitan sertifikat tanah yang dipersoalkan.

“Saya tidak pernah merasa tanda tangan untuk pengurusan atas dasar sertifikat terdakwa,” kata Amsir bersama Sumardi, saat di persidangan dihadapan Ketua Majelis Hakim Steery Marleine beserta dua anggota Hakim M. Noor dan Achamd Fauzi.

Menurut Amsir, saksi mengatakan bahwa terdakwa melakukan pemalsuan surat. Sidang pun ditunda oleh hakim pekan depan (28/11) dengan keterangan saksi.

Jaksa Penuntut Umum Okta menegaskan bahwa kesaksian para saksi masih berjalan. “Untuk sidang berikutnya saksi dari Kelurahan, dan lalu selanjutnya dari BPN Jakarta Barat,” ujar Okta.

Kuasa Hukum tiga korban, Akhmad Aldrino Linkoln, mengungkapkan, kesaksian Ketua RT dan RW dimuka persidangan dan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan.

“Mereka oleh terdakwa sebagai dasar proses terbitnya sejumlah sertifikat tanah,” ujarnya.

Dalam kesaksiannya Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong menceritakan terjadinya pelaporan, lantaran ketiga korban melaporkan terdakwa pada tahun 2016 ketika tanah di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, milik Mahidi Salimin, Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong dipasang plang tanah tersebut milik nama Muljono Tedjokusumo dan bersertifikat dan lahan tersebut dijaga oleh sekelompok orang.

“Bahwa para saksi tidak pernah melakukan jual beli sama sekali terhadap terdakwa. Sebelumnya mantan Petinggi Golf di salah satu Jakarta didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 264 Ayat (2) dan jo Pasal 266 Ayat (2) KUHP oleh JPU Okta. Seperti diketahui tertuang Laporan Polisi nomor LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus mengatakan jika pihaknya menerima laporan maka akan mengecek terlebih dahulu laporan yang masuk.

“Saya mesti cek dulu ada laporannya atau tidak. Saya perlu cek dulu ke teman-teman bagian penerimaan laporan, ada atau tidak laporan. Kalau tidak ada laporan, informasi saudara (wartawan), ini menjadi masukan untuk dicek di lapangan,” kata Jaja.

Perkara apapun kata dia, jika ada masyarakat yang melapor dan permohonan adanya pemantauan, maka pihaknya akan melakukan pemantauan.

“Kita akan pantau. Kalau masyarakat lapor, kita temukan ada pelanggaran, kita akan pantau. Kita akan lihat ada dugaan pelanggaran atau tidak, kalau itu terkait proses pemeriksaan di pengadilan ya itu wewenang pengadilan,” ujar Jaja, Rabu (21/11), di Jakarta.

Dirinya mempersilahkan masyarakat melapor, jika mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan hakim.

“Dimana letak pelanggaran hakimnya, melanggar kode etiknya yang mana, kalau itu menyangkut pertimbangan hukum tidak ada unsur keberpihakan dan tidak ada unsur dia menerima sesuatu atau tidak, ya itu kewenangan hakim dalam melihat fakta di persidangan,” ujarnya. (*)