Komisi I DPRD Kab. Bekasi Desak Dana Desa Segera Direalisasikan

Bagikan Berita Ini

Yudi Darmansyah, Ketua Komisi I DPRD Kab. Bekasi

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak kepada semua pihak yang terkait mengurus dana desa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) maupun Bupati bisa segera mempercepat realisasi pemanfaatan dana desa.
Pasalnya, saat ini banyak dari pemerintahan desa mengaku kesulitan, lantaran belum adanya anggaran untuk menopang operasional dalam penyelengaraan pelayanan masyarakat desa.

KORANSIDAK.CO.ID – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah mengatakan, anggaran dana desa sangat dibutuhkan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya, sehingga hal ini harus mendapat prioritas dari Pemkab Bekasi.

“Karena sudah di akhir tahun 2018, DPMPD diharapkan bisa memfasilitasi dan mempercepat agar segera merealisasikan dana desa,” katanya kepada awak media, Senin (12/11).

Ditambahkan Yudi, saat ini banyak pemerintahan desa yang mengeluh belum cairnya dana desa triwulan ke empat, sehingga sangat berdampak pada pembangunan dan pelayanan di pedesaan.

“Banyak pemerintah desa yang mengeluh. Dana desa adalah penggerak pelayanan dan pembangunan desa. Ini harus mendapat perhatian,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar dana desa itu digunakan semestinya dan tidak diselewengkan, apalagi telah dibentuk Satgas Dana Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah.

“Kami himbau agar dana desa dipergunakan sesuai peruntukanya,” tandasnya.

Masih kata dia, dimulai dari pemerintahan kecamatan dan DPMPD dan Inspsektorat, agar terus membina serta bertanggungjawab untuk mengawasi seluruh desa yang ada di Kabupaten Bekasi dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut, sehingga dana desa jangan sampai disalahgunakan oleh para kepala desa.

“Dana desa merupakan hak masyarakat, walaupun ada sebagian kecil honor untuk para aparatur pemerintahan desa. Tetapi yang terbesar adalah milik masyarakat dan dana desa harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara Kepala DPMPD Aat Bharhaty mengatakan, belum ditransfernya dana desa dikarenakan surat bukti pertanggungjawaban di sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Bekasi pada triwulan ke tiga belum diselesaikan. Sehingga, kata dia, hal itu dapat menghambat untuk menggunakan anggaran pada triwulan ke empat.

“Kalau SPJ penggunaan uang yang sebelumnya sudah selesai, baru bisa melakukan transfer lagi,” pungkasnya. (ADV/SAR)