Soal Pengadaan Belanja Obat di RSUD Kota Bekasi, Ini Kata Pendiri LSM Jeko

Bagikan Berita Ini

reporter: ricky jelly

RSUD Kota Bekasi

KORANSIDAK.CO.ID – Dewan pendiri LSM Jendela Komukasi (Jeko), Hery Pandapotan menyoal manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi. Ia menduga rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Untuk menutupinya, tambah dia, pihak manajemen RSUD Kota Bekasi disinyalir melakukan siasat dengan cara melakukan pengendalian pengadaan obat, baik harga maupun jumlahnya.

“Siasat tersebut mengakibatkan terjadinya utang obat kepada pihak ketiga, senilai Rp 1. 175.821.625,-. Hal ini, berdasarkan hasil audit tim Inspektorat Kota Bekasi Nomor 800/235/ITKO. Tanggal 6 April 2016,” kata Hery Pandapotan, kepada koransidak.co.id, Senin (29/10).

Menurutnya, pengelolaan anggaran belanja obat dan persedian obat di RSUD Kota Bekasi yang menjadi temuan Inspektorat itu harus segera diproses hukum. Sebab, lanjutnya, siasat dugaan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil temuan dan kajian LSM Jeko, dalam RKA/DPA (dokumen penggunaan anggaran) kode rekening 5.1.1.02.01 sangat jelas bahwa biaya bahan obat dalam satu tahun dialokasikan senilai Rp 28.368.605.146,-. Namun kenapa dalam dokumen RKO (Rencana Kebutuhan Obat) tidak dirinci harga satuannya.

“Ini kan jelas, ada indikasi atau siasat yang dilakukan oknum pegawai di RSUD itu untuk mencari keuntungan pribadi, kelompok dan golongan,” tutur Hery Pandapotan yang biasa dipanggil Bob

Tidak dirincinya harga satuan itu, menurut Bob, mengakibatkan sulit untuk diketahui volumenya, berapa total nilai kebutuhan obat yang sebenarnya, sisa persediaan, data pemakaian periode sebelumnya dan waktu tunggu pemesanan.

“Utang obat tahun 2015 kepada pihak ketiga senilai Rp 1.175.821.625,- diduga lantaran realisasi belanja modal obat melebihi pagu anggaran. Dan hal ini juga diduga disebabkan pihak RSUD Kota Bekasi tidak memegang teguh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014,” tandasnya.

Bob juga menjelaskan, tahapan penyusunan formularium, perencanaan dan pengadaan Standar Pelayanan Kefarmasian di RSUD Kota Bekasi itu diduga tidak mengacu Permenkes tersebut. Sehingga katanya, tidak dapat dijadikan pedoman/panduan bagi para klinisi (dokter, apoteker). Akibatnya, dasar perencanaan obat itu tidak menggunakan metode konsumsi dan metode empidemiologi serta kombinasi metode konsumsi, sebagaimana yang diatur dalam Permenkes itu.

Bahkan bukan itu saja, lanjut Bob, dalam hal pengadaan obat, ternyata pihak RSUD Kota Bekasi melakukan perjanjian kontrak dengan 8 penyedia obat. Di mana dalam kontrak kerjasama itu tidak dijelaskan berapa nilai kontraknya, spesifikasi obat apa saja dan harga satuannya.

“Ini kan sudah keterlaluan, siasat ini harus dibongkar. Karena sangat resistensi dengan keuangan daerah,” ungkap Bob dengan nada lantangnya.

Dibeberkannya, rekanan penyedia obat itu adalah (PT. PPG). (PT. MPI). (PT. KFT). (PT. DP). (PT.DNR). (PT. IGM). (PT. RN). Adapun setiap bulannya, satu penyedia/rekanan bisa mendapatkan pesanan sampai 3 kali. Di mana jumlah penyedia yang menjadi langganan pengadaan itu ada 23 penyedia dan 1 apotik.

“Dari hasil kajian dan telaah yang kami lakukan, ada beberapa kejanggalan yang ada dalam dokumen kontrak pengadaan obat yang ditandatangani Direktur RSUD Kota Bekasi,” paparnya.

Dikatakan, misalnya perjanjian kerjasama dengan (PT. RN) Nomor Kontrak : 180/79-RSUD/I/2015. Di mana ada 26 jenis obat yang dipesan. Namun hanya ada 6 jenis obat yang sesuai dengan daftar obat yang disepakati atau formularium obat di RSUD Kota Bekasi

Selain itu, sambung dia, perjanjian kerjasama dengan (PT. PPG) Nomor : 180/64-RSUD/I/2015 terdapat pemesanan berulang satu jenis obat yang harganya sangat tinggi dan tidak masuk dalam perjanjian kontrak. Adapun jenis obat itu adalah  KOATE DVI (obat antihemofilia)

“Kejanggalan-kejanggalan itu mengakibatkan pemesanan jenis obat yang sama, pada penyedia yang sama, namun harganya berbeda dan bahkan pesan jenis obat yang sama, kepada penyedia yang berbeda dan harganya pun berbeda,” tutur Bob.

Menurut Bob, penyajian laporan persediaan dan stock obat di RSUD Kota Bekasi patut dipertanyakan. Sebab kata dia, jika diperhatikan dari berita acara stock opname obat yang dilakukan setiap bulan terdapat perbedaan dalam hal penyajian laporan. Misalnya untuk bulan Juli, Agustus, September, Nopember tahun 2015. Disajikan dalam jumlah persediaan secara rinci. Sedangkan untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Oktober dan Desember 2015, disajikan secara global.

Anehnya lagi, jika diperhatikan Nota Dinas Direktur RSUD Kota Bekasi Nomor : 445.1/10006.RSUD/IV/2015, tanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada Walikota Bekasi, di mana perihalnya adalah persediaan obat di RSUD terdapat kekosongan obat untuk jenis penyakit KEJANG DAN JANTUNG. Setelah dilakukan penelusuran terhadap jenis obat yang dimaksud dalam Nota Dinas itu, ada 3 (tiga) jenis yaitu ISOSORBIDE, TRIZEDONE MR dan NITROCAF.

“Jenis obat ISOSORBIDE adalah jenis obat yang termasuk dan ditetapkan dalam formularium obat di RSUD Kota Bekasi. Sedangkan TRIZEDONE MR dan NITROCAF tidak termasuk dan ditetapkan dalam formularium obat RSUD. Ada apa ini dengan Nota Dinas Direktur RSUD Kota Bekasi,” kata Bob. (*)