BJIK BPPT Sediakan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dukung e-Goverment Efektif dan Efisien

Bagikan Berita Ini

Reporter : dade

KORANSIDAK.CO.ID – Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi (BJIK) merupakan salah satu unit kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk sesama instansi pemerintah dan mendukung penyelenggara e-Goverment yang efektif dan efisien.

“Layanan yang diberikan oleh BJIK ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yaitu sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan solusi tersebut diharapkan instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam melakukan pelayanan publik,” kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Prof. Dr. Eniya Listiani Dewi B.Eng, Kamis (25/10), saat acara temu Pelanggan Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi yang mengusung tema “Pemanfaatan Data Center dan Komputasi Awan Untuk Layanan Pemeritah Berbasis Sertifikat Elektronik”, di Ruang Komisi Utama Gedung II Lantai 3 BPPT,  Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta.

Layanan TIK yang disediakan oleh BJIK meliputi layanan Data Center, komputasi awam, pengelolaan sertifikat elektronik, pengembangan aplikasi e-Government, dan layanan konsultansi. Karena pengelolaan sistem dapat dialuhkan kepada pihak BJIK.

“Layanan komputasi awan (cloud computing) yang diberikan oleh BJIK menawarkan kemudahan bagi instansi pemerintah dalam penggunaan TIK,” ujarnya.

BJIK memiliki Data Center dan Data Recovery Center yang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan PP No 82 Tahun 2012 tentang PSTE Pasal 17 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik wajib menempatkan DC dan DRC di wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Eniya mengungkapkan, BJIK BPPT saat ini dalam proses terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) untuk pemerintah. PSrE akan memvalidasi transaksi elektronik tersebut dengan mengacu pada empat prinsip keamanan informasi, yaitu Confidentiality, Integrity, Accountability dan Non-Repudiation,” ungkap Eniya.

Layanan PSrE ini, mengacu pada Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 tentang PSrE. PSrE pemerintah adalah sebuah otoritas yang akan mengotentikasi pihak-pihak yang bertransaksi secara elektronik di lingkungan pemerintah.

“Dalam Temu Pelanggan kali ini, BJIK akan mendemokan mengenai integrasi sistem informasi puskesmas dengan sertifikasi elektronik,” katanya.

Dengan mengambil contoh penggunaan tanda tangan digital dalam rekam medis pasien, yang dapat menjamin validitas dari rekam medis. (*)