Wakil Ketua DPRRI Minta PP No. 43 tahun 2018 Dibatalkan

reporter: tidar sanjaya

\"\"

KORANSIDAK.CO.ID РSetelah Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2018 diterbitkan oleh pemerintah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diterbitkan.

Ada salah satu pasal yang menarik perhatian yakni pasal 17, di mana masyarakat yang melaporkan atau memberikan informasi mengenai dugaan korupsi pada penegak hukum akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besaranya maksimal Rp 200 juta.

\”Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)\” demikian bunyi pasal 17 ayat 2.

Menanggapi PP No. 43 tahun 2018, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menganggap bahwa yang benar itu, semua kebisingan dalam publik itu termasuk kejahatan yang ada di dalamnya, itu ditangkapnya melalui sistem.

\”Makanya dalam korupsi itu yang penting adalah audit. Auditlah yang menemukan proud yang berujung pada kerugian negara,\” ungkapnya.

Fahri menjelaskan, korupsi itu sudah ada alat mitigasinya, dalam sistem demokrasi, mulai dari sistim pelaporan dan sebagainya, itu sudah detail.

\”Jadi tolong Pak Jokowi, batalkan itu PP, kembalikan fungsi audit, hormati BPK, hentikanlah kerja dari lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistim,\” harapnya.

Menurutnya,PP ini salah dan merugikan, bikin kacau.

\”Jadi sudahlah,ngapain ini orang disuruh saling lapor, nanti yang dilaporkan korupsi Rp 10 juta, orang itu (yang melaporkan) dapat 200 juta, enak bener,\” kelakar Fahri, Rabu (10/10) di gedung DPR RI. (*)