Dihadiri Sejumlah Ahli dan Pakar Hukum, MKD DPR Gelar Seminar Nasional

Bagikan Berita Ini

reporter: tidar sanjaya

KORANSIDAK.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melaksanakan Seminar Nasional dengan tema “Peran lembaga etik dalam mengawasi dan menjaga perilaku etik pejabat publik” di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara lV DPR RI, Senin (8/10).

Salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh MKD adalah diselenggarakannya Seminar Nasional yang dihadiri beberapa ahli dan pakar hukum, salah satunya Pakar Hukum Tata Negara Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H, M.H.

Ia mengatakan, semua mekanisme penegakan kode etik ini masih dikerjakan dengan cara lama, hampir semua negara di dunia.

“Jadi mekanismenya semua lembaga negara, semua badan pemerintahan pusat maupun daerah dan 50 negara bagian, semua punya kode etik,” ujarnya.

Dikatakan, hampir 42 negara bagian sudah membentuk secara permanen komisi etik, yang diberi kewengan untuk memecat dan memberhentikan jika ada pejabat yang melanggar kode etik.

Mantan Ketua MK itu pun mengingatkan bahwa negara pertama yang resmi dengan undang-undang, menyebut lembaga penegak kode etik adalah Mahkamah, baru ada di Indonesia.

Di akhir penyampaiannya, Jimly menekankan agar ada RUU yang mengatur etika dan mendorong agar RUU nya menjadi prioritas. (*)