Soal Pemisahan Asset, Mahasiswa Bekasi Menilai Dirut PDAM Tirta Patriot Gagal

Bagikan Berita Ini

reporter: ricky jelly

Dirut PDAM Tirta Patriot, Solihat

KORANSIDAK.CO.ID – Lembaga Kajian Mahasiswa Bekasi angkat bicara terkait pemisahan asset PDAM Bekasi antara pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Solihat dinilai gagal memenuhi target, yakni enam bulan kepemimpinannya harus dapat melakukan pemisahan asset pesan Rahmat Effendi pada pelantikan 13 november 2017 lalu.

Ketua Kajian Mahasiswa Bekasi, Rifai menyatakan, Solihat dalam masa jabatannya sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Patriot sudah wanprestasi dalam pemisahan asset.

“Pada saat pelantikan Dirut PDAM Patriot, Walikota Bekasi menyatakan Solihat harus bisa dapat melakukan pemisahan asset PDAM, namun kenyataannya sampai saat ini belum terjadi pemisahaan tersebut,” tandasnya.

Kata dia, Dirut PDAM Tirta Patriot harus dievaluasi kinerjanya, sudah 11 bulan menjabat apa yang diperintah Walikota belum dilakukannya.

“Menurut kami Walikota Bekasi harus mengevaluasi kinerja Dirut PDAM Tirta Patriot karena amanah yang diberikan oleh Walikota tidak terealisasi dalam 6 bulan, kalau diperlukan Solihat harus diganti dengan orang yang berkompeten,” tegas Rifai.

Tudingan mahasiswa tersebut langsung dibantah Humas PDAM Tirta Patriot, Uci Indrawijaya. Menurutnya, PDAM Tirta Patriot sudah siap soal pemisahan aset dengan PDAM Tirta Bhagasasi. Namun, kata Uci, kewenangan pemisahan aset itu ada di Kepala Daerah.

“Lah wanprestasinya di mana, kita sudah siap kok, dari mulai kajian data pelanggan, penghitungan aset dan lainnya. Tapi kan kewenangannya ada di dua kepala Daerah, yaitu WaliKota Bekasi dan Bupati Bekasi. Jadi kita (PDAM Tirta Patriot) cuma pelayanan atau operator,” kata Uci kepada awak media saat dihubungi melalui telpon selulernya.

Pria yang juga pengurus DPD Partai Golkar Kota Bekasi ini menambahkan, proses transisi kepemimpinan di Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu menambah pemisahan aset jadi ikut molor waktunya.

“Waktu itu sudah siap kok penandatanganan, cuma karena ada Pilkada, jadi ada terhambat di birokrasi. Kan yang tandatangan harus Bupati definitif bukan wakilnya. Nah saat itu Bupati Bekasi, Neneng sedang cuti kampanye Pilkada,” bebernya. (*)