LKPK Menyoal Dua Surat Sekda Kota Bekasi Tentang Pemilihan RT dan RW

Bagikan Berita Ini

reporter: ricky jelly

 

KORANSIDAK.CO.ID – Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) DPC Kota Bekasi menyoal adanya surat edaran yang telah dikeluarkan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi soal pemberitahuan pemilihan Pejabat Wilayah di antaranya rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) telah diperpanjang masa jabatannya sampai pemilihan Capres.

Rian, Ketua LKPK DPC Kota Bekasi mengatakan, terkait adanya surat edaran tersebut, salah satunya di wilayah Bantargebang, Kota Bekasi. Kata dia, hal itu membuat warga setempat menjadi bimbang, padahal dia wilayah itu, seharusnya sudah ada pemilihan Ketua RT dan RW.

“Isi surat edaran yang telah dikeluarkan dari Sekda Kota Bekasi, kita lihat telah menyeberang dari koridor,  UU Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Rian, Jumat (5/10).

Ia pun menjelaskan, salah satu wilayah yang diketahui pihaknya, RT dan RW yang ada di wilayah Bantargebang yang sudah habis masa baktinya (SK-red), menjadi konflik regional. Dua surat yang telah diterbitkan Sekda Kota Bekasi dengan isi surat yang berada dengan waktu berbeda.

Rian memaparkan, sebelum dilantiknya Walikota Bekasi, Sekda Kota Bekasi mengeluarkan surat edaran sifat penting No.100/3628 tertanggal 11Juli 2018, dengan isi surat,  dalam isi surat sebagai berikut.

“Berkenaan dengan surat edaran Sekertaris Daerah No. 100/ 5799 – Sekda – Tapem pertanggal 7 Agustus 2017 tentang pemilihan dan pemekaran RT dan RW dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:”

1. Ketua RT dan RW yang masa baktinya diperpanjang sesuai dengan surat edaran tersebut agar segera dilakukan pemilihan setelah pelantikan walikota bekasi terpilih priode 2018 – 2023.

2. Agar segera dilakukan tahapan pemilihan ketua RT dan RW yang masa bhaktinya diperpanjang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2015 tentang pedomana pembentukan Rukun Tentangga dan Rukun Warga.

3. Agar segera dilakukan rekapitulasi masa bhakti ketua RT dan RW dan disampaikan ke bagian tata pemerintahan sekertaris daerah kota bekasi paling lambat tanggal 17 juli 2018.

Namun, Rian menambahkan, Surat edaran kedua, Sekda mengeluarkan kembali suratnya setelah Walikota Bekasi dilantik, Nomor.100/4918 tertanggal 20 sept 2018, isi surat sebagai berikut:

“Berkenaan akan diselenggarakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif tahun 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:”

1. Agar menginventarisasi masa bhakti ketua RT dan RW yang telah habis masa jabatannya di wilayahnya masing-masing.

2. Melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan ketua RT dan RW pada poin 1 sesuai dengan peraturan daerah No 05 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

3. Berdasarkan poin 1 dan 2 untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah maka Camat dapat memperpanjang masa bhakti Ketua RT dan RW serta tidak melakukan pemilihan RT dan RW sampai tahapan Presiden dan wakil Presiden serta pemilihan Legislatif berakhir.

“Jangan sampai demokrasi dihambat biarkan masyarakat melaksanakannya. Demokrasi pemilihan Ketua RT dan RW,  Camat dan Lurah harus melihat perkembangan di wilayah masing-masing. Misalkan di wilayah Kelurahan Bantargebang, Khususnya di RW 008  masyarakatnya mengingkan agar segera dilaksanakan pemilihan Ketua RW,” tegasnya. (*)