MPI Akui Tiga Tahun KNPI Tak Dapat Anggaran dari Disbudpora Kab. Bekasi

Bagikan Berita Ini

reporter: sarman faisal

Ketua MPI KNPI Kab. Bekasi, Rahmat Damanhuri

KORANSIDAK.CO.ID – Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi, Rahmat Damanhuri mengakui, kegiatan kepemudaan saat ini vakum. Pasalnya, ada beberapa faktor permasalahan, mulai dari kurang aktifnya para pengurus KNPI dan tidak proaktifnya Dinas Budaya Pemuda dan Olah Raga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi dalam menjemput bola.

“Ketika ruang pemuda yang tidak bergerak, Pemda keenakkan. Artinya anggarannya tidak terpakai dan mereka juga tidak capek-capek ngurusin masalah kegiatan,” bebernya kepada koransidak.co.id, Kamis (4/10).

Diakui Vijay, panggilan akrabnya, sudah hampir tiga tahun terakhir KNPI Kabupaten Bekasi memang tidak ada kucuran anggaran dari Disbudpora untuk kegiatan-kegiatan di KNPI, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa saja anggaran itu diserap, namun tidak diberikan karena ketidak aktifan KNPI.

“Bisa saja anggaran diserap karena KNPI nya tidak jemput bola. Yang namanya kegiatan dinas, serapannya kan harus habis, bisa saja diduga dinikmati oleh oknum-oknum tertentu,” bebernya.

Menurut dia, ketidak aktifan KNPI selama tiga tahun terakhir ini karena tidak adanya perhatian yang serius mulai dari DPD KNPI, Kepala Daerah (Bupati ) dan jajarannya, sehingga membuat sepi kegiatan-kegiatan pemuda karena tidak ada dukungan dari pihak-pihak terkait.

“DPD KNPI, Bupati dan jajarannya tidak berempati, sehingga terjadinya keadaan se prihatin ini,” beber mantan Ketua KNPI periode 2009-2014 itu.

Kalau melihat dari keadaan yang ada, menurut dia, Pemda harus ambil bagian yang kemudian bisa menyelesaikan masalah di tubuh KNPI, sehingga KNPI bisa hidup lagi dengan kegiatan-kegiatannya. Jika demikian, lanjutnya, anggaran-anggaran yang sudah dialokasikan setiap tahunnya tidak mubazir.

“Sabagai Ketua MPI, saya sudah kasih banyak warning ke DPD KNPI, namun tetap saja vakum,” paparnya.

Terkait adanya permintaan dari pihak kejaksaan yang mana jika dalam anggaran Disbupora untuk kegiatan pemuda terindikasi penyelewengan, kata Vijay, hal itu akan diserahkan ke para pengurus KNPI untuk menindaklanjutinya. Sebab sesuai AD/ART, MPI hanya melakukan pengawasan Internal.

“Untuk hal-hal teknis seperti itu silahkan ke pengurus, coba konfirmasi ke Sekjennya,” tukasnya. (*)

editor: budhie uban