Soal Kasus Pungli di DPMPSP, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Kab. Bekasi

Bagikan Berita Ini

reporter: sarman faisal

Yudi Darmansyah, Ketua Komisi I DPRD Kab. Bekasi

KORANSIDAK.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berkeyakinan bahwa pengembangan kasus pungutan liar (pungli) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Bekasi masih dilakukan pihak Polda Metro Jaya (PMJ).

Pasalnya, dari perkara itu diketahui baru satu orang ASN yang sudah divonis oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, atas nama Abdul Hamid selama empat tahun kurungan penjara.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah juga meyakini, jika Polda Metro Jaya bekerja profesional. Mungkin kata dia, hanya saja penyidiknya masih mengumpulkan alat bukti lainnya terkait keterlibatan para pejabat tinggi di DPMPSP Kabupaten Bekasi.

“Kita yakin polisi masih melakukan pengembangan, kalau sudah ada minimal dua alat bukti dan kesaksian yang cukup. Saya yakin penyidik polisi profesional,” ujarnya kepada koransidak.co.id, Kamis (27/9).

Diakui Yudi, dalam proses pengembangan, DPRD melalui Komisi I tidak bisa mencampuri terlalu jauh yang dilakukan pihak kepolisian. Karena katanya, penyidik mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan KUHAP sendiri yang tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Kendati demikian pihaknya mendesak agar polisi bisa secepatnya mengusut perkara itu sampai ke akar-akarnya.

“Itu kan ranahnya penegak hukum kita tidak bisa mencampuri terlalu jauh. Hanya bisa meminta untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas,” bebernya.

Menurut dia, seharusnya kepala daerah yaitu Bupati juga tegas, ikut berperan serta untuk memberantas pungli dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena sudah diatur dalam perjanjian antara kepala daerah, para penegak hukum dan stake holder lainnya, agar tidak ada pungli dalam pelayanan bagi masyarakat kecuali pungutan yang legal, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau yang lainnya.

“Itu kan sudah berkomitmen antara kepala daerah dengan para penegak hukum untuk memberantas korupsi bersama-sama,” paparnya.

Pihaknya berharap, pengembangan yang dilakukan pihak kepolisian bisa menjerat para pelaku di DPMPSP, yang ikut menikmati hasil pungli atau korupsi tersebut, sehingga ke depan bisa menjadi peringatan bagi ASN dan pejabat lainnya, untuk tidak melakukan pungli yang menyusahkan masyarakat atau pengusaha dalam kepengurusan izin tersebut.

“Kami berharap pungli izin seperti itu jangan sampai terulang lagi, sehingga pelayanan masyarakat semakin bagus. Tidak ada lagi yang namanya pungli,” tukasnya. (ADV)