#BersihkanIndonesia Tantang Capres-Cawapres Wujudkan Komitmen ‘Indonesia Berdaulat Energi’

Bagikan Berita Ini

reporter: tidar sanjaya

KORANSIDAK.CO.ID – Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua Capres-Cawapres yang berlaga dalam Pemilu 2019 untuk  mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi” yang mana selama ini Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan pada sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi fosil, Rabu (19/9).

“BersihkanIndonesia bertujuan menantang Capres-Cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka, ” tegas Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Nur Hidayat, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Ketergantungan terhadap energi fosil khususnya batu bara, kata dia, memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan hidup dan perekonomian negara, pada aspek kesehatan misalnya, pembakaran batu bara menyimpan resiko kesehatan publik yang besar dari polusi udara yang ditimbulkan.

Dikatakan, batu bara membebani Indonesia dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari hulu ke hilir. Bahkan tambah dia, pada akhirnya rakyat harus menanggung dampaknya.

Selain itu, kata dia, batu bara  mengancam ketahanan pangan. Konsesi pertambangan batu bara, menurutnya, mengancam seperlima tanah produktif yang seharusnya mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia.

Di samping itu, lanjutnya, juga biaya kesehatan dampak dari PLTU batu bara mencapai sekitar Rp 351 triliun untuk setiap tahun operasi pembangkit.

“PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian bisa mencapai 28.300 orang setiap tahunnya,” beber Iqbal, peneliti Auriga Nusantara.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia membutuhkan langkah kebijakan yang serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih di tahun 2025.

“Kebijakan pemerintah yang tepat akan mendukung energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Pemerintah yang terpilih pada 2019 nanti, harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan yang pertama dan utama dalam perencanaan ketenaga listrikan negeri ini,” jelas Verena Jubir #BersihkanIndonesia.

Menurutnya, aksi ini muncul sebagai bagian dari aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019-2024 nanti. (*)