Dinas Berbeda Data, Raperda PLP2B Terancam Tak Disahkan

Bagikan Berita Ini

Reporter : Hamdan Bule

 

KORANSIDAK.CO.ID Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) saat ini sedang di godog oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bekasi.

Namun sayangnya, Raperda PLP2B yang dibahas oleh pansus 28 itu terancam tidak bisa disahkan pada Agustus 2018 ini, lantaran tidak ada kesamaan data antar dinas terkait.

“Bagi kami (Petani-red) tidak jadi masalah, lahan pertanian di Pebayuran di tetapkan jadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, tapi menurut saya, pembahasan ini tidak ada keseriusan dari dinas terkait,” kata Agus Arif, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Pebayuran.

Agus mengatakan, selain tidak adanya kesamaan data, sosialisai kepada masyarakat pun sangat minim.

“Sosialisasi pada masyarakat sampai saat ini masih sangat kurang, bahkan pihak kecamatan nampaknya tidak begitu memberikn perhatian lebih terkait hal ini,” ujarnya.

Sehingga kata dia, masyarakat masih banyak yang tidak tahu, apa itu PLP2B dan masyatakat banyak yang tidak tahu dampk yang akan diterima.

Pihaknya kata dia, sudah tiga kali melakukan rapat dengan anggota Pansus 28 DPRD Kabupaten Bekasi, namun memurutnya, selama tiga kali rapat, pihak Kecamatan Pebayuran tidak ada yang hadir.

“Sudah tiga kali pembahasan, tapi Camat Pebayuran tidak hadir. Sepertinya bidang pertanian dianggap tidak begitu menarik bagi beliau-beliau selaku pemerintah tingkat kecamatan,” kata Agus. (*)