Diduga Banyak Kejanggalan, Tim Paslon ‘OKE’ Gelar Jumpa Pers Tolak Hasil Rekapitulasi

Bagikan Berita Ini

reporter: nurudin

KORANSIDAK.CO.ID – Ditemukannya kotak surat suara yang disegel dibuka oleh PPS di beberapa Kelurahan di Kota Cirebon dan dugaan money politik, Tim Gabungan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Nomor Urut 1, Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo langsung menggelar jumpa pers di Kantor Setgab.

Tim Gabungan Pasangan OKE itu menolak hasil rekapitulasi dan meminta Pilwalkot diulang di seluruh Kelurahan di Kota Cirebon.

Hadir Ketua DPC PDI Perjuangan, Edi Suripno, Sekretaris, Cicip Awaludin, Ketua DPD PAN, Dani Mardani, Ketua DPC PPP, Kusnadi Nuried, Ketua DPC Gerindra, Eman Suleman dan perwakilan DPD Golkar.

Edi Suripno yang juga Ketua Bappilu Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 menyampaikan kronologis kejadian, bahwa telah ditemukan sebuah peristiwa di mana seluruh Kotak Suara (TPS) yang seharusnya diserahkan oleh KPPS ke PPK (Kantor Kecamatan), namun pada kenyataannya seluruh Kotak Suara (TPS) diserahkan ke PPS (Kantor Kelurahan) se-Kota Cirebon.

“Itu dari kotak suara diinapkan terlebih dahulu di Kelurahan, jelas sebagai pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Kemudian, masih kata Edi, telah ditemukan juga beberapa kotak suara (TPS) yang tersegel telah dibuka secara tidak sah. Seperti pada tempat kejadian perkara di beberapa kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Kesenden sebanyak 19 Kotak, Kelurahan Panjunan 1 kotak suara, Kelurahan Drajat 16 kotak suara, Kelurahan Kesambi 4 kotak suara,  Kelurahan Kejaksan 2 kotak suara, Kelurahan Jagasatru 1 kotak suara, Kelurahan Kasepuhan 1 kotak suara dan Kelurahan Argasunya 1 kotak suara yang semuanya telah dibuka tanpa persetujuan terlebih dahulu.

“Dari 8 Kelurahan itu hasil temuan tim kita di lapangan. Jadi, kita melihat di sini adanya dugaan tindak kecurangan yang akan dilakukan,” ujarnya.

Dari hasil temuan tersebut dikatakan Edi, jumlah total keseluruhan 45 TPS yang tersebar di 8 Kelurahan itu telah melakukan proses mekanisme yang telah melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2018.

“Sampai dengan adanya Press Release ini disampaikan, masih ada kemungkinan kotak suara TPS di tempat lain yang juga telah dibuka tanpa sepengetahuan kami,” terangnya.

Masih lanjut Edi, dari temuan tersebut berdasarkan pengakuan Ketua KPPS di TPS 15 dan TPS 16 Kelurahan Drajat menyatakan bahwa kotak suara dari TPS yang diantarkan ke Kelurahan belum tersegel dengan berdalih ada surat berita acara yang tertinggal di dalam kotak suara tersebut, maka dilakukan pembukaan di Kelurahan bersama Ketua KPPS yang lainnya.
Namun hanya dua TPS saja yang dinyatakan belum disegel.

“Berdalih untuk mengambil berita acara yang tertinggal di dalam kotak suara oleh KPPS, itu sangat tidak dibenarkan. Apalagi masih ada kotak suara yang belum disegel,” paparnya.

Selain itu, disebutkan oleh pihaknya, bila Kelurahan Kesambi Ketua KPPS melakukan tindakan arogansi kepada Ketua PPS di Kelurahan Kesambi untuk meminta membuka kotak suara dengan berdalih yang sama, yaitu adanya surat berita acara yang tertinggal di dalam kotak suara tersebut. Namun  yang dibuka berjumlah 4 (empat) kotak suara di Kelurahan Kesambi.

“Kami memohon kepada aparat penegak hukum untuk memproses adanya dugaan money politic, sebagaimana yang telah dilaporkan Panwaslu pada tanggal 26 Juni 2018,” terangnya.

Masih kata dia, dengan adanya kejadian ini pihaknya menyatakan Pilwalkot cacat hukum dan menolak terhadap proses penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.

Pihaknya pun meminta untuk menghentikan proses pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.

Kemudian, kata Ketua DPC PDIP ini, kotak suara TPS yang sudah dibuka secara sengaja untuk segera diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Untuk selanjutnya, lanjut dia, diamankan sebagai barang bukti pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon. Selanjutnya, dilakukan proses hukum kepada pihak-pihak yang terlibat pada tindakan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini sudah tidak sesuai dengan aturan lagi, semua sudah dilakukan di luar aturan yang ada,” ujar Ketua DPRD Kota Cirebon ini.

Pihaknya pun berharap kepada seluruh pihak yang berkaitan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang telah terjadi di Pilwalkot Cirebon.

Pasalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) agar penyelenggara dapat melakukan pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2018-2023 di seluruh TPS se-Kota Cirebon.

“Kenapa kami tidak menyimpan saksi di tingkat kelurahan? Karena sesuai dengan aturan pendistribusian dari TPS langsung ke Kecamatan, sehingga, kami tidak menyimpan saksi di tingkat kelurahan,” pungkasnya. (*)