Pengamat : Pesta Demokrasi Jangan Dinodai Pelanggaran

Bagikan Berita Ini
Dedi/Nurudin

KORANSIDAK.CO.ID – Memanasnya konstalasi Pilkada rupanya tak lagi bisa dibendung sebagai sebuah dinamika politik. Pesta demokrasi yang digadang dapat memberikan nilai kepercayaan pemilih terhadap penyelenggara Pemilu/Pilkada, kini kian membuat mata Timses dan Panwalu semakin terbuka lebar. Harapan mereka pesta demokrasi ini tidak melanggar PP No 12 Tahun 2017.

Sebab bisa jadi, praktek politik dilakukan dengan berbagai cara karena untuk menajamkan pada perebutan kepercayaan bagi upaya mendulang suara rakyat. Sehingga pelibatan berbagai pihak bisa jadi tak lagi mengindahkan PP No 12 Tahun 2017 ini.

Untuk itu, pengamat politik Cirebon, Samsul Arif, berharap Pilbup di Kabupaten Cirebon bisa berjalan baik tanpa melanggar Peraturan Pemerintah (PP) tersebut.

Harapan lain, kata Samsul Arif, para kuwu yang tergabung dalam Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) agar netral dalam melaksanakan tugas, terlebih netral dalam proses Pilkada di Kabupaten Cirebon.

Jika dilanggar, maka hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi pesta demokrasi dalam Pilbup tersebut.

Menurut Samsul Arif, sudah jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 /2017  seorang PNS atau ASN, Camat, Kuwu tidak boleh mendukung ke salah satu Paslon bupati.

Sanksinya cukup jelas, dimana kuwu, camat atau pun ASN tidak boleh ikut dukung mendukung ke salah satu calon bupati atau pun gubernur.

Samsul Arif pun bercerita jika kasus politik yang kemudian menjadi ranah hukum bisa dilihat dari kasus Camat Karang Sembung, Drs Hafid Iswahyudi sudah digelar di Pengadilan Sumber.

Camat Karang Sembung sendiri sudah menjadi tersangka dalam kasus perdana dalam Pilbup di Kabupaten Cirebon.

“Seharusnya kuwu, camat, ASN harus netral dalam Pilbup, akan tetapï di Kabupaten Cirebon diduga sejumlah kuwu dan camat tidak netral, bahkan mereka tidak mengindahkan tentang PP No 12/2017,” tandasnya. (*)

Editor: Hamdan Bule