Wow… Pemkab Bekasi Bakal Punya Gedung 16 Lantai

Bagikan Berita Ini

Gedung Bupati Bekasi saat ini (Foto: Google)

KORANSIDAK.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal memiliki gedung setinggi 16 lantai sebagai gedung pusat pemerintahan, tahun ini.

Gedung berlantai 16 itu bakal dibangun di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat dan akan menghabiskan anggaran hingga Rp 200 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi, Jamaludin mengklaim, pembangunan gedung tersebut sangat mendesak. Karena, menurutnya, kantor pemerintahan yang ada saat ini tidak representatif untuk melayani masyarakat.

“Saat ini, satu lantai bangunan diisi dua sampai tiga organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga pelayanan tidak maksimal. Padahal idealnya, satu lantai bangunan diisi satu dinas,” kata Jamal

Dia menambahkan, ruang kerja para staf di sejumlah OPD saling berhimpitan dengan pegawai lain.

“Tidak hanya itu, satu OPD saja, itu Dinas Ketahanan Pangan, saat ini masih menumpang tempat dengan Dinas Lingkungan Hidup,” kata dia.

Jamaludin mengatakan, pembangunan gedung 16 lantai ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi 2018. Kemudian kembali dianggarkan untuk tahapan lanjutan pada APBD 2019.

“Ya telah dianggarkan, maka akhir Maret 2018 kami targetkan proyek sudah berjalan, yang diawali dengan pemasangan tiang pancang. Kemudian dianggarkan juga di 2019 sehingga kemungkinan tahun 2020, kantor sudah bisa digunakan pegawai dan masyarakat,” ujar Jamaludin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengatakan, gedung 16 lantai itu dibangun di atas tanah seluas 22.340 meter persegi. Gedung pun dibangun untuk perkantoran sekaligus basemen, dengan kapasitas 164 kendaraan roda empat.

Menurut Henri, sesuai rencana, gedung tersebut akan digunakan sebagai pusat pemerintahan. Tercatat ada 10 OPD yang bakal berkantor di gedung pencakar langit tersebut.

“Lantai satu dan dua akan terdapat basemen dan parkir, kemudian lantai tiga seterusnya untuk kantor,” terangnya.

Ke sepuluh OPD yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Koperasi.

Kemudian, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

“Di antara 16 lantai tersebut, ada satu lantai yang khusus untuk pelayanan bersama, pelayanan untuk masyarakat. Rencananya ada di lantai empat, di atasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,” ucap dia.

Henri menambahkan, keberadaan gedung baru dapat meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan ke masyarakat.

Sedangkan gedung lama, lanjut Henri, nantinya akan diatur ulang pemerintah sesuai kebutuhan ke depan.

“Rencana ini sudah ada sejak 2016 lalu dan detail engineering design (DED) sudah rampung akhir 2017 kemarin. Maka siap dilaksanakan,” kata Henri. (*)

Reporter: M. Yusuf
Editor: Budhie Uban