WADUH, Anggaran Baju Dinas Bupati dan Wabup Bekasi Capai Rp 1 Miliiar Setahun?

\"\"

KORANSIDAK.CO.ID – Aktivis Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) mengkritisi pagu anggaran pengadaan seragam Bupati Bekasi dan Wakilnya yang mencapai Rp 1 miliar setiap tahunnya.

Aktivis Gema Aksi, Rahmat Hidayat yang kerap disapa Abu mengatakan, anggaran tersebut terlalu tinggi. Secara detail ia menjelaskan, untuk 2016 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (RTP) Setda Kabupaten Bekasi, pengadaan pakaian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.03.18.26 sebesar Rp. 1 miliar.

“Bagian perlengkapan tahun 2016 telah menganggarkan sebesar Rp 1 milliar untuk pengadaan pakaian Dinas Bupati dan Wakilnya dengan 14 jenis pakaian, dengan total pakaian lengkap sebanyak 126 buah,” beber Abu.

Mantan Ketua BEM STT Pelita Bangsa itu mengatakan, hal ini sangatlah tidak logis, mengingat pakaian Korpri dibeli sebanyak 5 (lima) stell setiap tahunnya. Padahal seragam tersebut hanya dipakai seminggu sekali, yakni setiap hari Rabu.

“Seperti belanja lima stell seragam Korpri plus (+) atribut dengan harga persteelnya Rp. 5,3 juta dan totalnya Rp 26,5 juta. Padahal baju Korpri hanya dipakai seminggu sekali di hari Rabu. Untuk apa, pakaian yang digunakan seminggu sekali dibeli lima steel. Mungkin kalau dua masih masuk akal,” sesal Abu.

Lebih lanjut Abu mengatakan, pengadaan pakaian yang mencapai Rp 1 miliar di antaranya, untuk seragam Korpri 5 stell Rp 26,5 juta dengan harga satuan Rp 5,3 juta, untuk pakaian olahraga 8 stell beserta suami Rp 72 juta dengan harga satuan Rp 9 juta, 5 pakaian lapangan Rp 35,5 juta dengan harga Rp 7,1 juta, 5 stell PDL Bupati Rp 35 juta dengan harga satuan Rp 7 juta, 5 stell PSR beserta atribut Rp 42 juta dengan harga satuan Rp 8,4 juta, 5 stell PSH beserta atribut Rp 35 juta dengan harga satuan Rp 7 juta,\” rincinya.

Abu berharap, ke depannya agar DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemkab Bekasi dapat menganggarkan untuk pakaian Dinas secukupnya atau rasional mengingat kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Inilah salah satu penyebab kemiskinan di Bekasi, pakaian untuk Bupati dan wakilnya saja dianggarkan satu milliar, padahal bisa dialokasikan setengah anggarannya untuk program pemberdayaan usaha kecil masyarakat. Dan disinilah nalar sensitif Anggota DPRD sebagai Wakil masyarakat dipertegas,” desak Abu. (*)

Reporter: Ricky Jelly
Editor: Budhie Uban