Saat Reses, Anggota DPRD Purwakarta Tampung Aspirasi Konstituen

Bagikan Berita Ini

Warga Keluhkan Pelayanan Kesehatan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Suasana Reses Anggota DPRD Purwakarta

KORANSIDAK.CO.ID – Dalam rangka kegiatan reses, Dini anggota DPRD Purwakarta dari Partai Gerinda melakukan silaturahmi dengan para konstituennya di Dapil III yang meliputi Kecamatan Pasawahan, Pondok Salam, Wanayasa dan Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta.

Pada reses di Kampung Cidahu RT 001/001 Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan  yang dihadiri sekitar 100 orang konstituen, Dini banyak menerima keluhan dan pengaduan dari para warga. Di antaranya masalah pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang merupakan domain Komisi IV.

Dadang, salah seorang konstituen mengadukan masalah banyaknya pungutan oleh pihak sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. Semisal adanya kewajiban dana aspirasi dari orangtua murid yang harus dimuat dalam surat pernyataan oleh pihak sekolah, yang diminta pihak sekolah tingkat SLTA/SMK yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Heri, salah seorang tokoh pemuda dari Desa Cidahu mengadukan sulitnya bagi warga yang termasuk angkatan kerja lulusan SLTA atau S1 untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Sedangkan Nining, mengeluhkan permasalahan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu di RSUD atau RS Swasta.

Dalam kesempatan itu Dini memberikan penjelasan satu persatu atas semua permasalahan yang diadukan atau dikeluhkan para peserta reses.

Mengenai keharusan bagi orangtua siswa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan memberikan bantuan ke sekolah dengan istilah dana aspirasi, Dini menjelaskan kalau saat ini pengelolaan sekolah tingkat SLTA itu sudah kewenangan provinsi, namun walau begitu,  akan dibahas bersama dengan rekan lainnya dari Komisi IV.

Di tempat yang saman, Sri Puji Utami, Ketua DPC Partai Gerindra Purwakarta yang ikut serta dalam kegiatan reses tersebut memberikan arahan untuk masalah banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pabrik atau perusahaan yang ada di Purwakarta.

“Mungkin bisa dipecahkan melalui pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan keterampilan khusus dan bisa disesuaikan oleh kebutuhan pihak pPabrik atau perusahaan atau bisa menjadi pelaku usaha langsung, se misal buka bengkel, menjadi petani atau peternak,  itu bisa dilakukan oleh pihak desa bekerjasama dengan BLK atau Disnaker,” terangnya.

Menurut Sri, untuk masalah warga tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih atau Rumah Sakit Swasta yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak Pemkab Purwakarta yang sebelumnya begitu mudah memperoleh pelayanan kesehatan melalui Jampis itu dikarenakan pihak Pemkab Purwakarta sampai saat ini mempunyai kewajiban yang belum bisa dilaksanakan kepada Pihak RSUD Bayu Asih.

“Untuk mengatasi hal seperti itu, disarankan kepada warga untuk menjadi anggota BPJS,” ujar Sri. (*)

Reporter: Dede Mulyadi


TAG