Pangarmabar Laksanakan Penyumpahan Terhadap 76 Perwira Penyidik Tindak Pidana Tertentu

Bagikan Berita Ini

Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos serahkan sertifikat kepada perwakilan peserta Kursus Perwira Penyidik Tindak Pidana Tertentu Di Laut 2017, Senin (8/5). (FOTO;DADE)

KORANSIDAK.CO.ID – Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos melaksanakan penyumpahan terhadap 76 Perwira pada acara penutupan Kursus Perwira Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Laut tahun 2017 di Aula Yos Sudarso, Markas Komando (Mako) Koarmabar, Jalan Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Dalam amanatnya Pangarmabar mengatakan, penyumpahan terhadap 76 Perwira Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Laut merupakan rangkaian akhir dari Kursus Perwira Penyidik yang telah berlangsung selama dua bulan di Kolat Koarmabar.

Penyumpahan ini, kata dia, merupakan pengakuan secara resmi bagi perwira sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut. Pengakuan tersebut memberi arti bahwa perwira mampu memenuhi ketentuan per-undang-undangan sekaligus dapat memberikan saran tindak yang benar tentang hukum dan melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum di laut.

“Dengan telah mengucapkan sumpah, secara hukum berarti perwira yang bersangkutan telah diberi kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan tugas sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan SKEP Pangab Nomor Skep/907/ XII/1987 Tahun 1987 dan Undang-Undang Ri No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur tentang Perwira TNI Angkatan Laut selaku pejabat penyidik perkara tindak pidana di laut,” kata Aan.

Para perwira, sambungnya, harus memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi moral dan kode etik profesi yang diamanatkan oleh negara dan bangsa Indonesia.

Ditambahkan, letak geografi wilayah perairan barat yang strategis dan ditunjang dengan kekayaan alam yang berlimpah menimbulkan kerawanan terhadap tindak kejahatan di laut. Sementara itu, kejahatan tersebut seperti illegal mining, illegal oil dan illegal fishing oleh kapal ikan asing merupakan kejahatan yang tidak dapat di toleransi karena sangat merugikan negara.

Peredaran narkoba yang marak terjadi khususnya melalui jalur laut, sambungnya, menjadi perhatian serius Koarmabar, karena berdampak pada pelemahan terhadap mental ideologi bangsa yang harus ditindak tegas.

“Kebijakan pemerintah di bidang maritim berdampak pada peraturan yang ditetapkan seperti halnya di sektor perikanan, masih terjadi permasalahan pada dokumen kapal maupun surat perizinan yang menghambat optimalisasi pemanfaatan kekayaan laut untuk pembangunan nasional. Selainitu, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti trawl, cantrang dan alat tangkap lainnya menjadi perhatian serius Kementerian KKP, karena merusak ekosistem laut  di perairan dangkal dan menjadi punah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pangarmabar menekankan, peran unsur di lapangan harus mampu dan peka merespons dinamika yang berkembang dalam koridor penegakan hukum di laut sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya peraturan yang harus ditaati. Bahwa penegakan hukum di laut berbeda dengan penegakan  hukum  di  darat,  karena  di laut selain  berlaku ketentuan hukum  dan perundang-undangan nasional juga berlaku ketentuan hukum internasional bagi pengguna laut.

“Diharapkan dengan bekal pengetahuan yang telah diterima dapat dipelihara dan diaplikasikan sesuai  tuntutan tugas sertaditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi kelautan dan perundang-undangan yang terus berkembang,” imbuhnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Koarmabar Laksamana Pertama TNI Yudo Margono, S.E., Pejabat Utama Pangarmabar serta para Instruktur Kursus dan Saksi Penyumpahan dari Kejari Jakarta Utara. (*)

Reporter: Mufreni (Dade)