Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran, SH, MH (Foto:Ist)

Kajari Kab. Bekasi: Pembangunan Jembatan Bagedor Muaragembong Gagal Konstruksi

Bagikan Berita Ini

‘Segera Diperbaiki Sekarang. Tidak Ada Waktu Besok-besok’

KORAN SIDAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa pembangunan jembatan Bagedor yang terletak di Kampung Penombo, Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong dinilai gagal konstruksi.
Jembatan Bagedor itu dikerjakan oleh rekanan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi (saat ini berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)) yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sebesar Rp 5,6 miliar.

 

Hal itu diketahui setelah pihak Kejari Kabupaten Bekasi meminta keterangan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut.

Pembangunan Jembatan Bagedor Muaragembong yang diduga Gagal Konstruksi

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran, dikarenakan pembangunan jembatan itu saat ini masih dalam pemeliharaan, untuk itu pihaknya menekan keras kepada pihak ketiga (rekanan-Red) agar jembatan itu segera diperbaiki dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Kami katakan pembangunan jembatan Bagedor gagal konstruksi dan kami meminta agar segera diperbaiki sekarang. Tidak ada waktu besok-besok,” tegas kajari di ruang kerjanya.

Masih kata Kajari, banyak pihak yang harus bertanggungjawab dengan gagalnya konstruksi jembatan yang menelan anggaran miiaran rupiah tersebut, mulai dari pihak DBMPSDA yang saat ini berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi hingga pihak rekanan.

“Yang paling bertanggung jawab ya semuanya, mulai dari pengawas, pelaksana rekanan kontraktor dan para pejabat di DBMPSDA Kabupaten Bekasi,” paparnya, Rabu (29/3).

Perbaikan jembatan itu, menurut Kajari, harus dibongkar untuk memperbaiki pondasi dasar. Karena, kata dia, dengan jarak permukaan air dengan lantai jembatan dinilai terlalu pendek, sehingga memutus lalu lintas para nelayan sekitar, yang sesuai keterangan warga setempat, sungai itu adalah satu-satunya akses nelayan yang hendak melaut.

“Pebaikannya, ya jembatannya itu harus diangkat dengan crane dan membuat pondasi yang baru,” imbuhnya.

Kata dia, pihaknya memberi catatan keras kepada pelaksana proyek tersebut, jangan memikirkan keuntungan pribadi saja, sebab hal ini sudah menyedot perhatian publik, pasca disidak salah seorang anggota DPRD. Sehingga kata dia, jembatan itu harus diselesaikan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditentukan pada perencanaannya.

Menurutnya, jika sudah dikerjakan sesuai perencanaan namun masih saja ada pihak yang dirugikan, dipastikan kesalahan di bagian perencanaannya.

“Apabila sudah seperti ini, rekanan harus rugi untuk memperbaiki jembatan itu, kalau tidak ya Kejari Kabupaten Bekasi akan sidik kemungkinan-kemunginan yang lainnya,” katanya seraya menegaskan, Jika dalam waktu yang ditentukan perbaikan jembatan itu belum juga rampung, kemudian masa pemeliharannya juga sudah berakhir, maka dipastikan Kejaksaan akan menaikan status perkara jembatan ke penyidikan.

“Jika tetap dibiarkan dan tidak ada perbaikan, Kita akan sikat, Kita lihat dulu sampai kapan masa pemelihaaaraanya habis,” pungkasnya.

Agar diketahui, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil setempat, Taih Minarno melakukan sidak ke lokasi jembatan Bagedor. Menurut Taih di lapangan, jembatan itu terlihat amblas dan retak, belum lagi terputusnya transpotasi nelayan, sehingga dengan demikian patut diduga adanya gagal perencanaan pembangunan yang merugikan masyarakat, bahkan keuangan negara.

Taih meminta para penegak hukum segera bertindak proaktif untuk melakukan penyelidikan dugaan-dugaan tersebut. (MAN/LBD)