Pedagang Pasar Baru Cikarang Tolak BOT Pihak Ketiga

Bagikan Berita Ini

GERUDUK KANTOR BUPATI
DAN GEDUNG DPRD KABUPATEN BEKASI

Aksi damai pedagang Pasar Baru Cikarang di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi

KORAN SIDAK – Ratusan pedagang Pasar Baru Cikarang melakukan aksi damai dengan mendatangi Kantor Bupati Bekasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Dengan membawa sejumlah spanduk dan atribut aksi, pedagang yang tergabung dam Forum Kumunikasi Pedagang Pasar Baru Cikarang (FP2KB) Cikarang itu berkeliling Kompleks Pemkab Bekasi dengan berjalan kaki, berorasi di depan Kantor Bupati, kemudian menduduki gedung DPRD Kabupaten Bekasi. 


“Aksi damai ini menolak revitalisasi Pasar Baru Cikarang dengan sistem Building Operate Transfer (BOT) yang menggunakan dana dari pihak ketiga atau swasta,” tegas Yuli Sri Mulyati, Koordinator Aksi sekaligus Ketua FKP2B Cikarang, kemarin.

Menurut dia, pihak swasta tentunya akan mencari keuntungan dengan membebankan kepada para pedagang. Sistem BOT, kata Yuli, tidak layak diterapkan dalam revitalisasi Pasar Baru Cikarang. Yuli menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan itu, FKP2B menuntut agar proses revitalisasi Pasar Baru Cikarang 100 persen menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, lantaran APBD Kabupaten Bekasi lebih dari Rp 5 triliun setiap tahunnya.

“Tujuannya cuma satu, yaitu para pedagang Pasar Baru Cikarang bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan tanpa tambahan beban untuk membayar cicilan kios alias gratis, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2014,” tandasnya.

Diakui oleh Yuli, kalau ada biaya sewa yang harus dibayar para pedagang sebesar Rp 32 juta permeternya kepada pengembang, sedangkan biaya ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya, untuk itu para pedagang merasa keberatan.

“Saat ini saja dagang rugi terus dengan kondisi pasar yang rusak. Seharusnya dewan itu melaksanakan pembangunan pasar dengan APBD, karena sudah direkomendasikan dalam LKPJ bupati tahun 2015 dan juga kembali direkomendasikan di LKPJ Bupati 5 tahunan. Seharusnya ada ketegasan dari dewan,” tegasnya.

Kata dia, para pedagang justru di ‘bola pimpong’ setelah mereka meminta penjelasan kepada Dinas Perdagangan dan Pasar tentang revitalisasi Pasar Cikarang, malah diminta untuk ke DPRD, lantaran draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

ANEH, DEWAN NGAKU BELUM TAHU

Anehnya, lagi-lagi Komisi II DPRD tidak mengetahui kalau draf PKS sudah masuk kepada pimpinan dewan.

“Saya belum tahu kalau drafnya sudah masuk, karena ngga pernah diberitahu,” kata Tata Saputra, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi.

Kata Tata, pihaknya akan melakukan rapat internal untuk membahas draf PKS revitalisasi Pasar Baru Cikarang, jangan sampai menjadi fitnah kalau draf PKS sudah masuk ke gedung dewan.

“Kita akan rapat internal dulu, hari ini Rabu (29/3). Biar nanti dapat diketahui sejauhmana draf PKS revitalisasi Pasar Baru Cikarang itu” kilahnya.

Namun berbeda dengan yang dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muhtar. Menurut Mulyana, draf PKS revitalisasi Pasar Baru Cikarang dalam pembahasan pimpinan dewan. Namun pihaknya belum mengetahui hal-hal yang krusial, sehingga belum bisa mengekspos kesepakatan dalam draf.

“Jika enggak mau dengan sistem BOT, itu akan menjadi masukan bagi kita. Tapi kita juga belum tahu sistem BOT yang dimaksud, karena memang belum tahu drafnya itu seperti apa,” kilah Mulyana.

Dikatakan, hal itu perlu pengkajian kembali sitem BOT yang memang sudah ditunjuk pemenangnya. Namun demikian, jika nanti menggunakan APBD tidak geratis dan ada pembayarannya.

“Kami juga pernah ke Pekan Baru. Ada pasar yang memakai APBD dan itu tidak gratis. Meski kita juga harus mempertahankan pasar tradisonalnya yang menjadi ikon Cikarang,” tandasnya. (LBD)