Mutasi 749 Pejabat Pemkab Bekasi, Pasangan Neneng-Eka Bisa di Diskualifikasi

Bagikan Berita Ini

KORAN SIDAK – Mutasi 749 pejabat yang dilakukan oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Jumat (3/3) lalu diduga melanggar aturan. Pasalnya mutasi tersebut dianggap melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam UU nomor 10 tahun 2016, pada pasal 71 ayat 2 dinyatakan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Selain melanggar UU nomor 10 tahun 2016, Bupati Neneng pun diduga telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 9 tahun 2016. Dalam pasal 88 ayat 1 huruf e mengatakan, Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila melakukan penggantian pejabat sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai akhir masa jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai petahana.

“Status tersebut bisa dibatalkan, jika tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena yang bersangkutan merupakan petahana yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” kata Ata Suryadi Ketua Umum LSM Forum Rakyat Bersatu (Forbest).

Ata menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Neneng merupakan peluang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena lanjutnya, saat melakukan rotasi dan mutasi, Neneng masih menyandang sebagai calon terpilih pada Pilkada 2017.

“Kalau pun ada izin, saya yakin Mendagri mengeluarkan izin tersebut disertai dengan catatan, antara lain tidak melakukn demosi dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi mutasi dan rotasi yang dilakukan banyak ASN yang di demosi dan ada aturan yang dilanggar,” jelasnya.

Dirinya mencontohkan, ada ASN yang belum dua tahun dalam jabatan sudah dipromosikan ke eselon setingkat lebih tinggi. Hal itu menurutnya sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi menurutnya, rotasi dan mutasi yang dilakukan diduga tidak sesuai dengan izin yang diberikan Mendagri.

Hakekatnya kata dia, mutasi itu diduga tidak mempunyai izin. Akibatnya ada aturan yang ditabrak, seperti undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2.

“Yaitu patahana yang melakukan pergantian pejabat tanpa izin dari Mendagri dapat dikenakan sanksi dibatalkan dari calonnya,” terangnya.

Mutasi dan rotasi yang dilakukan Bupati Neneng pada 3 Maret lalu memang telah mengurus izin ke Mendagri, dan Mendagri kemudian mengeluarkan izin melalui surat Mendagri dengan no 800/1086/SJ tanggal 1 Maret 2017.

Namun surat izin tersebut tentunya disertai dengan catatan seperti, pergantian pejabat harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ada demosi (penurunan pangkat), serta beberapa catatan lainnya.

“Jika membandingkan aturan yang diberikan Mendagri dengan pergantian pejabat yang dilakukan pataha, maka kita akan melihat begitu banyak pelanggaran yang nyata, seperti aturan pergantian pejabat sebagaimana diatur dalam PP 100 Tahun 2000 jo. PP 13 Tahun 2003 secara nyata dilanggar, karena ada beberapa pejabat yang dipromosikan, namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam rotasi dan mutasi yang dilakukan Bupati Neneng diduga terjadi demosi terhadap ratusan orang ASN dari mulai eselon 3 dan 4. Mengingat pergantian pejabat yang dilakukan oleh Neneng tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Mendagri.

“Kalau melihat aturan itu, maka pada hakekatnya patahana telah melakukan pergantian pejabat tanpa izin Mendagri dan patahana dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, rotasi dan mutasi yang dilakukan Bupati Neneng sebelum ada penetapan pemenang Pilkada. Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja baru ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Bekasi pada hari Rabu tanggal 15 Maret lalu.

“Saat mutasi, status Neneng adalah sebagai calon terpilih Bupati Bekasi,” terangnya.

Dalam aturan tersebut, petahana atau kepala daerah yang masa jabatannya segera habis dan hendak maju lagi di pemilihan kepala daerah tidak diperkenankan melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri.

“Aturannya jelas, bahwa pejabat aparatur sipil negara (ASN) tidak dirotasi dalam waku minimal 6 bulan. Kepala daerah yang menjadi petahana dalam pilkada kalau memutasi orang enam bulan sebelum selesai masa jabatan itu sudah salah, ada sanksinya,” ujar Ata Suryadi.

Pada ayat 2 itu menurutnya, diatur bahwa petahana atau incumbent dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

“Petahana juga tidak boleh menjalankan program dan kegiatan untuk kepentingan pemilihan 6 bulan sebelum pemungutan suara,” ujarnya. (LEE)