Kejari Kabupaten Bekasi Dalami Dugaan Korupsi Jembatan Bagedor, Muara Gembong

Bagikan Berita Ini

KORAN SIDAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi terus menyelidiki dugaan adanya tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pembangunan jembatan bagedor di Kampung Penombo, Desa Pantai Harapanjaya, Kecamatan Muaragembong yang dikerjakan rekanan Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) tahun anggaran 2016 lalu, sebesar Rp 5,6 miliar.

Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Rudi Panjaitan mengatakan, pihaknya bakal memanggil semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Bagedor, mulai dari rekanan hingga para pejabat dinas terkait.

“Kami akan tindak lanjuti terkait Jembatan Bagedor yang diduga gagal konstruksi, apa memang masih dalam masa pemeliharaan,” katanya, Jumat lalu.

Ditambahkan, pihaknya juga akan meminta keterangan Dinas Perhubungan (Dishub) soal adanya tranportasi nelayan yang terganggu dengan adanya Jembatan Bagedor tersebut.Karena, kata dia, sesuai informasi yang diterima pihaknya, para nelayan tidak bisa melintas karena jarak antara jembatan dan air sungai hanya satu meter sampai dua meter, sehingga memutus akses transpotasi nelayan yang akan melaut.

“Kita juga akan mintai keterangan pihak Dishub, sebab adanya laporan soal transpotasi nelayan yang terputus akibat jembatan itu,”bebernya.

Dia menghimbau, kepada semua pelapor Jembatan Bagedor agar bersabar, sebab Kejari Kabupaten Bekasi saat ini terus mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan pembangunan jembatan tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Taih Minarno mengatakan, dalam pekerjaan jembatan itu, yang paling bertanggung jawab adalah rekanan dan dinas terkait. Karena, kata dia, ketika dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Jembatan Bagedor pekan lalu, jembatan itu terlihat amblas dan retak. Belum lagi terputusnya transpotasi nelayan, sehingga dengan demikian patut diduga gagalnya perencanaan pembangunan yang bisa merugikan masyarakat bahkan keuangan negara.

“Yang harus bertanggung jawab ya dinas terkait sama pemborongnya. Kenapa terjadi seperti itu,”cetusnya.

Sedangkan pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi yang sebelumnya menjabat Kepala DBMPSDA kabupaten Bekasi, Adang Sutrisno kepada wartawan menjadi asumsi yang berkembang di semua pihak. Sebab,

Adang hanya mengatakan, akan memperbaiki jembatan yang amblas itu, sehingga secara tidak disengaja DBMPSDA yang sekarang PUPR mengakui adanya kesalahan pada pembangunan jembatan itu, namun pekerjaan dari rekanan tersebut tetap diterima untuk dilakukan pembayaran. Dengan demikian kuat dugaan adanya konspirasi yang terindikasi korupsi, antara pejabat dan rekanan dalam pembangunan Jembatan Bagedor tersebut.

“Ya nanti kita akan perbaiki jembatan itu,” pungkasnya. (MAN)