Ingin Punya PHI, Pemkab Bekasi Cuma Sebatas Mimpi

\"\"

H. Effendi: Harus Ada Pengadilan Negeri Dulu

KORAN SIDAK – Rencana memiliki Pengadilan Negeri (PN) di Kabupaten Bekasi rupamya belum mendapat Rekomendasi dari Mahkamah Agung (MA), sehingga harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk memiliki Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih sebatas mimpi dan sangat jauh dari harapan.


\”Kalau sudah ada PN, baru bisa ada PHI, Karena aturannya harus ada PN dulu di Kabupaten Bekasi,\” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disneker), H. Effendi.

Padahal kata dia, bila melihat kebutuhan Kabupaten Bekasi sudah sangat urgent untuk memiliki PHI yang notabene menyelesaikan sengketa antara serikat buruh dengan para perusahaan. Karena sambungnya, saat ini sering terjadi apalagi di kabupaten Bekasi sudah berdiri ribuan perusahaan.

\”Keberadaan PHI di Kabupaten Bekasi ini sangat penting, karena jumlah perusahaan sangat banyak di Kabupaten Bekasi,\” ujarnya, Kamis (9/3).

Bahkan menurut Effendi, pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan bersama Bupati Bekasi supaya ada PHI di Kabupaten Bekasi kepada pemerintah pusat karena prihatin dengan para buruh yang harus pergi ke Bandung ketika ada sengketa dengan perusahaannya lantaran di provinsi Jawa Barat hanya baru memiliki satu PHI.

\”Rekomendasi dari Mahkamah Agung (MA) untuk ada PHI, kabarnya sudah ada di Bagian Hukum Pemkab Bekasi, coba tanyakan lebih jelasnya ke bagian hukum,\” bebernya.

Disinggung terkait kabar adanya dugaaan kesengajaan yang dilakukan pemerintah pusat meniadakan PHI di Kabupaten Bekasi karena nantinya kalau memiliki PHI akan berdampak buruk bagi investasi di Indonesia, kerena pastinya tingkat perselisihan antara serikat buruh dan perusahaan akan semakin meningkat, Effendi mengatakan, belum sejauh itu dugaannya.

\”Belum sejauh itu dugaan kami, mungkin memang karena belum punya PN saja,\” imbuhnya.

Pihaknya berharap keberadaan PHI di kabupaten Bekasi bisa cepat terwujud, sehingga penangganan perselisihan dan penyelesaian di bidang industrial bisa lebih baik lagi.

\”Kalau ada PHI di Kabupaten Bekasi tentunya penanganan pelayanan perselisihan serikat buruh dan perusahaan bisa lebih bagus lagi,\” tutupnya. (MAN)