Waw… Oknum Pegawai Dinas LH Pungli Perusahaan?

Bagikan Berita Ini

Kadis: Laporkan ke Tim Saber Pungli atau Polisi

KORAN SIDAK – Seluruh elemen masyarakat dan pihak perusahaan di Kabupaten Bekasi diminta agar berani melaporkan apabila ada pegawai Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang berani meminta atau memeras perusahaan saat bertugas di lapangan.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, Farid Setiawan belum lama ini. Menurut Farid, hal itu menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat yang masuk bahwa sejumlah pegawai Dinas LH diduga memanfaatkan pengawasan monitoring pencemaran lingkungan untuk memeras atau meminta uang kepada pihak perusahaan.

“Jika ada pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang menerima uang suap atau bahkan memeras perusahaan adukan ke saya,” tegasnya, kemarin.

Farid mengakui, memang saat ini pasca naiknya status dari badan ke dinas berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, pihaknya tengah gencar melakukan pengawasan ke semua kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi, agar tindak kejahatan pada lingkungan bisa diminimalisir.

“Sekarang ini kami memang lagi gencar memonitoring semua perusahaan yang ada, karena sesuai tupoksinya seperti itu,” bebernya.

Disinggung terkait pemberian sanksi apabila ada anak buahnya terbukti menerima atau memeras pihak perusahaan, Farid mengatakan akan dilihat terlebih dahulu, pemberian sanksi bisa hanya administrasi atau bahkan bisa pemberhentian secara tidak hormat.

Tentunya jika pegawainya tersangkut masalah hukum, maka seperti apa yang sesuai diamanatkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini.

“Jika sudah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, maka pegawai itu secara otomatis harus diberhentikan dari ASN,” tegasnya.

Apabila terjadi para oknum pegawai Dinas LH menerima imbalan dari perusahaan, diduga dilakukan perusahaan agar pegawai bisa menutupi kesalahan perusahaan, misalnya kedapatan melanggar yakni mencemari lingkungan. Dari situlah berawal suap dan pungli di tubuh DLH.

“Saya baru menjabat disini (DLH-red), jadi belum tahu siapa-siapa oknum pegawainya yang benar terindikasi kerap menerima uang dari perusahaan, tetapi kalau laporan sih sudah ada beberapa nama oknum itu,” paparnya.

Kata Farid, pihaknya menghimbau kepada semua pihak agar bisa bekerjasama mengenai masalah yang terjadi di DLH, artinya jika mengetahui para pegawai DLH melakukan pungli atau menerima suap saat memonitoring bisa segera dan berani melaporkan ke pihak yang berwajib mulai dari kepolisian atau kepada tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli), sehingga dengan demikian diharapkan kedepan tidak ada lagi istilah 86 di DLH, apabila perusahaan itu melanggar ya harus diberikan sanksi sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

“Kami himbau kepada semua pihak jika ada yang mengetahui atau melihat pegawai DLH meminta uang ke perusahaan agar segera melapornya ke polisi atau saber pungli,” harapnya. (MAN/LBD))