Harus Ada Perda, Fasos Fasum di Kabupaten Bekasi Carut Marut

Bagikan Berita Ini
KORAN SIDAK, CIKPUS 
– Persoalan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan dari para pengembang yang berada di
wilayah Kabupaten Bekasi hingga kini masih carut marut. Hal itu disebabkan
belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang fasos fasum
tersebut.
Banyak fasos fasum perumahan yang rata-rata gampang
dipindah lokasinya oleh para pengembang dan anehnya perpindahan lokasi itu
hanya disesuaikan berdasarkan kebutuhan para pengembang perumahan sepihak dan
kebanyakan tanpa melalui izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi,
khususnya Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim).
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Mirukyati
mengatakan, saat ini persoalan tersebut di tahun ini akan menjadi skala
prioritas Komisi I, dan pihaknya sedang menunggu Narasi Akademis (NA) dari
dinas terkait fasilitas sarana dan prasarana utilitas dan fasos fasum, dan
secepatnya akan di Banleg kan, agar secepatnya bisa masuk secepatnya untuk
dibahas menjadi Raperda.
“Kita sudah pernah melakukan pemanggilan kepada
beberapa pengembang yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, riilnya dari 365
pengembang, hanya baru sekitar 20 persen yang baru menyerahkan fasos fasumnya
ke Pemkab Bekasi. Ironisnya, hingga kini banyak fasos fasum para pengembang
yang tak jelas, ” kata Mirukyati politisi dari Fraksi Partai Gerindra,
kemarin.
Menurutnya, saat ini saja banyak laporan masyarakat soal
para pengembang perumahan yang gampang memindahkan fasos fasum seenaknya saja.
Padahal kata dia, pada site plant awal, pengembang telah
menetapkan fasos fasumnya.  Ketika  fasos fasumnya telah digunakan warga sekitar
untuk fasilitas umum, tapi dengan mudahnya dipindah oleh pihak pengembang,
bahkan parahnya lagi fasos fasumnya jadi tidak jelas.
“Untuk itu Komisi I nantinya akan berkoordinasi
dengan Komisi III untuk bersinergi dalam hal pembuatan Raperda sarana dan
prasarana utilitas dan fasos fasum, agar ke depannya para pengembang tidak
semena-mena terkait hal tersebut, serta mematuhi aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Fajar Rohmatillah, Sekretaris Bekasi
Corruption Watch (BCW) mengatakan, sudah seharusnya Pemkab Bekasi memiliki
Peraturan Daerah (Perda) soal sarana dan prasarana utilitas dan fasos fasum,
agar para pengembang yang ada di Kabupaten Bekasi tidak semena-mena dan main
curang, seperti yang terjadi saat ini.
Bappeda dan Distarkim selaku satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) yang mengatur hal tersebut, harus respon dan segera membuat NA
nya agar segera di Raperda kan oleh pihak legislatif.

“Bappeda dan Distarkim harus merespon hal tersebut,
karena hingga kini para pengembang diduga lalai dari kewajibannya dan telah
merugikan masyarakat,” tandasnya. (ARH)