Pansus LKPj DPRD Kabupaten Bekasi Jangan Masuk Angin

Bagikan Berita Ini

KORAN SIDAK, CIKARANG  – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bekasi tahun 2015 yang saat ini tengah mengkritisi beberapa laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang penggunaan realisasi anggaran dilarang masuk angin. Pasalnya, dalam Pansus LKPj di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disinyalir rentan dengan praktik gratifikasi.

Hal itu dikatakan Pengamat Politik Kabupaten Bekasi, Sunawan. Dia mengatakan, yang perlu dipantau adalah terkait anjloknya Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), penurunannya dinilai sangat drastis, mengingat pada 2012 saja, PADnya mencapai Rp 70 miliar.

Kemudian tambah dia, pada 2013, menjadi Rp. 37 miliar, pada 2014 sebesar Rp 30 miliar dan kembali anjlok pada 2015, yakni sekitar Rp 14 miliar.

“Kinerja Pansus LKPj harus disesuaikan dengan juklak dan juknis artinya sesuai tupoksi dewan, jangan sampai masuk angin,” tandasnya, Selasa (10/5).

Terkait alasan pihak BBWM yang berdalih anjkoknya PAD yang berpengaruh atas kebijakan dari Pemerintah pusat yang menurunkan harga minyak, namun kata dia, itu tidak masuk akal. Karena, sambungnya, ketika pemerinth pusat menurunkan harga minyak, sudah diperhitungkan plus minusnya.

“Alasan penurunan PAD pada BBWM itu gak masuk akal. Sebab saat pemerintah pusat menurunkan harga minyak sudah diperhitungkan,” papar mantan anggota DPRD dari PAN Kabupaten Bekasi periode 2009-2014.

Selain itu, lanjut dia, Pansus LKPj jangan menjadikan rekomendasi sebagai alat untuk menakut-nakuti SKPD dan BUMD, namun akhirnya meminta sesuatu imbalan dan menjadi celah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan praktik gratifikasi.

Bahkan kata dia, kalau perlu pansus membuat rekom kepada para penegak hukum mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan, apabila pansus menemukan tindak pidana korupsi, sehingga hal itu bisa ditindaklanjuti.

“Pansus jangan membuat rekom untuk nakut-nakutin SKPD, kalau perlu dicoba bikin rekom ke Yudikatif untuk ditindak lanjuti dugaan korupsinya,” bebernya.

Dikatakan, dirinya sangat setuju jika pihak yudikatif menyelidiki anjloknya PAD pada BBWM. jangan hanya ketika pansus mengeluarkan rekomendasi selesai begitu saja lalu dikemanakann milayaran uang rakyat yang seharusnya disetor setiap tahun dari BBWM. Sehingga ketika sudah diselidiki oleh pihak Yudikatif jelas uang tersebut memang rugi atau dikorupsi.

“Saya Setuju jika masalah ini ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, kalau perlu pansus melilbatkan semua pihak baik eksekutif maupun yudikatif untuk mengantisipasi kebocoran yang terjadi,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Seksie (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Rudi Panjaitan mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dan akan terus memonitoring berjalannya pansus LKPj di DPRD Kabupaten Bekasi.

Namun pihaknya juga menghimbau kepada semua pihak, jika menemukan adanya kejanggalan dalam pansus yang berpotensi merugikan keuangan negara itu bisa segera melaporkan ke Kejari Cikarang. “Jika ada tindakan yang mengarah merugikan uang negara laporkan saja ke kami,” singkatnya. (SAR)