Pengusaha THM di Kabupaten Bekasi Terancam Bangkrut

Bagikan Berita Ini

KORAN SIDAK, CIKPUS – Tempat hiburan malam (THM) seperti diskotek dan karaoke yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi terancam ditutup. Apalagi lokasi prostitusi terselubung di antaranya Tenda Biru dan Pulo Nyamuk dan lainnya.

Hal itu terjadi lantaran sudah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pariwisata, yang mengatur pelarangan usaha diskotik, Tempat Hiburan Malam (THM) dan Karoeke.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Mulyana Mukhtar, Selasa (10/5).

Menurut Mulyana, saat ini pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sedang melakukan sosialisasi dalam hal ini Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bekasi.

“Perda soal pengaturan dan pelarangan diskotik, THM dan Karoeke sudah selesai dibuat di 2016 ini. Mutlak usaha THM dan karaoke saja itu dilarang,” bebernya.

Sedangkan hotel, sambung dia, apabila ada fasilitas diskotek maupun karaoke, itu diperbolehkan.

“Kalau hotel yang punya fasilitas diskotek dan karaoke nggak dilarang,” katanya.

Disinggung apakah Perda Nomor 3 tahun 2016 tersebut berbenturan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2010, tentang pariwisata, Mulyana mengatakan, hal itu sudah diselaraskan saat membahas Raperda Pariwisata. Wilayah Kabupaten Bekasi, kata dia, adalah daerah yang agamis, maka tempat-tempat usaha THM seperti diskotik, dan karoeke mutlak dilarang dan sudah diatur dalam Perda.

“Perda nya sudah jadi, saat ini sedang disosialisasikan oleh pihak eksekutif. Jelasnya dewan sudah amanahkan Perda tersebut, tinggal menunggu realisasi perdanya dari pihak eksekutif, dan nanti pun kita akan terus melakukan pengawasan berjalannya perda tersebut,” tutur kader Partai Demokrat itu.

Dia menegaskan, perda itu dibuat sudah berdasarkan berbagai kajian dan studi banding, serta berdasarkan masukan dan aspirasi masyarakat. Supaya Perdanya tidak mubazir, lanjut dia, Bupati Bekasi harus segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) nya, agar Disparbudpora dan Satpol PP dapat melaksanakan Perda tersebut. “Supaya Perdanya bisa segera dilaksanakan, maka Perbupnya harus segera dibuat,” pungkasnya. (AND)